INDOPOS.CO.ID – Pak Prabowo benar ketika merencanakan membelah Kementerian Keuangan menjadi dua. Yang mengurus pendapatan negara dipisah dari yang membelanjakannya. Bahkan lebih revolusioner: Ditjen Anggaran dilebur ke dalam Bappenas.
Presiden Prabowo benar ketika akhirnya tidak melaksanakan rencananya itu.
Benar dalam pengertian toh presiden-presiden sebelumnya juga tidak memisahkannya. Padahal presiden sebelumnya juga tahu bahwa yang benar adalah dipisahkan.
Bedanya, presiden terdahulu sebatas tahu, tapi tidak merencanakan. Sedang Prabowo merencanakan, membuka perencanaannya itu ke publik –dianggap menjanjikan itu.
Tapi kenapa direncanakan kalau sudah tahu sulit dilaksanakan?
Mungkin awalnya tidak tahu akan banyaknya kesulitan. Kan Prabowo belum pernah berpengalaman jadi presiden.
Mungkin Prabowo tetap yakin bahwa yang terbaik adalah dipisah. Negara-negara maju pun seperti itu. Teori manajemen juga tegas: jangan menyatukan antara yang mencari uang dengan yang memakai uang.
Tapi orang setegas Prabowo pun mungkin ingin bermain aman. Keadaan ekonomi tidak lagi baik-baik saja. Jangan coba-coba yang baru di masa yang tidak menentu. Bisa guncang.
Termasuk jangan coba-coba dengan orang baru. Apalagi ini menyangkut kepercayaan luar negeri.
Maka Prabowo bermain aman: pilih Sri Mulyani. Ini untuk periode keempat Sri Mulyani menjadi menteri keuangan.
Semula saya mengira menteri keuangan dijabat Budi Sadikin. Darah baru.
Pintar cari solusi. Termasuk saat Freeport harus diambil alih. Ia yang mencari skema pendanaannya.
Mungkin terlalu berisiko mengangkat orang baru. Apalagi ada pihak di Amerika yang kurang senang dengan pengambilalihan Freeport.
Pilihan pun kembali ke Sri Mulyani –sahabat Amerika.
Saya pun kaget: kok beliau masih mau menjadi menkeu lagi. Sama sekali tidak menyangka beliau masih mau.
Mungkin Prabowo pandai ”merayu”. Demi bangsa dan negara. Demi stabilitas. Terutama jangan sampai di awal masa jabatan sudah terjadi guncangan.
Sebenarnya sulit mencari pembenaran teoritisnya. Saya hubungi ahli-ahli ekonomi. Tidak satu pun yang menemukan teorinya: mengapa tidak dipisahkan.
“Saya pun sudah begitu yakin kali ini akan benar-benar dipisah,” ujar Prof Dr Didik J. Rachbini. “Ternyata tidak jadi juga,” tambahnya.
Prof Rachbini menduga batalnya rencana itu semata faktor Sri Mulyani. Bisa jadi Sri Mulyani mau menjadi menkeu dengan syarat itu: tetap satu.
Ide awal Prabowo itu datang dari tim ahli ekonominya. Ketuanya: Buhanuddin Abdullah –mantan gubernur Bank Indonesia. Dengan Kemenkeu dipisah, pendapatan negara bisa naik. Sampai 23 persen.
Alasan lain: tanpa perubahan, pendapatan negara akan begitu-begitu saja. Rasio pajak tidak akan pernah melewati angka 12 persen. Padahal idealnya harus sudah 15 persen.
Tapi semua itu baru teori. Burhanuddin sendiri sekarang menjabat komisaris utama PLN yang baru. Menggantikan mantan gubernur BI dan Menkeu Agus Martowardojo.
Akhirnya Kemenkeu Satu yang dipilih Prabowo. Toh selama ini pendapatan negara selalu mencapai angka yang ditargetkan. Pilih aman.
Tiga tahun terakhir saya sering terlibat di acara-acara Kemenkeu tingkat provinsi. Dalam setiap acara selalu ditulis motto baru: Kemenkeu Satu.
Mula-mula saya tidak mengerti maksudnya. Ternyata ada asbabun nuzulnya: begitu sulit menyinkronkan bagian-bagian besar dalam Kemenkeu.
Semuanya raja: pajak, bea cukai, perbendaharaan, anggaran, dan banyak lagi.
Maka kampanye besar-besaran pun dilakukan. Penyatuan budaya kerja Kemenkeu: orang Kemenkeu bisa dipercaya.
Gencarnya kampanye Kemenkeu Satu mungkin hanya kalah seru dengan kampanye budaya kerja di Kementerian BUMN: ber-AKHLAK.
Mungkin kampanye Kemenkeu Satu sudah begitu berhasilnya sehingga kemesraan itu janganlah cepat berlalu. (Dahlan Iskan)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Disway Edisi 23 Oktober 2024: Akbar Yanuar
Achmad Faisol
Yanuar melihat KSP mulai semakin politis. Banyak relawan Jokowi dimasukkan ke KSP. ####### istilah relawan dalam pilpres benar-benar telah memperkosa bahasa… relawan kok dapat jabatan… relawan itu ikhlas, las, las… kalau diberi jabatan, tolak, berikan kepada profesional… itu baru relawan… masa ga ngerti IT jadi kominfo, ups… minta agar hacker ga nyerang, ups lagi… pusat data nasional ga punya backup, ups lagi dan lagi… maka, gantilah istilah relawan dengan: pemburu jabatan…
siti asiyah
Kebetulam saja itu podcast mampir di beranda saya, kemudian menontonya .Satu hal yang paling menohok saya yang hampir 25 tahaun lebih jadi ASN adalah pernyataan Bapak Yanuar : Bahwa untuk bisa mencapai Indonesia emas maka Indonesia harus dilayani birokrasi dengan kualitas dunia ( yang sekelas emas pula ), anak – anak kita harus dididik oleh guru – guru yang setara emas juga, namun setelah Pak SBY lengser, saya sangat merasakan bahwa birokrasi setback ke era Orba masa bapak saya, semua lini birokrasi dikooptasi oleh para politisi termasuk lembaga – lembaga yang dicita – citakan netral semua jadi ajang titipan para politisi, birokrasi netral tinggal mimpi.Dtingkat terbawah sekelas kecamatan dan desapun perilaku KKN yang jadi musuh reformasi telah mencengkeram begitu kuatnya bahkan secara berkelakar saya sering menyatakan bahwa perilaku pak JKW terhadap anak dan menantunya itu adalah belajar dari perilaku para kades .( cek saya didaerah kita sendiri, tracking-lah hubungan kekerabatan antara perangkat desa dan antara kadesnya )
Jokosp Sp
Seorang cucu yang pulang sekolah bawa pr minta tolong diajari ke kakeknya. Dengan senang hati kakeknya membantu kesulitan cucunya. Apakah Indonesia negara agraris?. “Ya benar”. Apakah Indonesia swasembada pangan?. “Pernah zaman Pak Harto”. Sekarang kek?. “Kita sukanya impor ke negara tetangga”. Kenapa kek?. “Petani susah : pupuk mahal, obat mahal, harga gabah rendah saat panen”. Kenapa petani masih tanam padi?. “Selama petani masih makan beras kalau tidak mati maka akan tetap tanam padi”. Apakah sudah dibuka lahan sawah baru?. “Sudah beberapa kali gagal : sejuta hektar di Kal Teng zaman Pak Harto gagal, sejuta hektar di Kalteng lagi zaman Pak Jokowi gagal, dan sekarang dua juta hektar zaman Pak Prabowo di Papua, mbuh siapa yang jadi petaninya nanti?”. Kenapa gal kek?. “Mbuh yang jadi presidennya yang pinter, apa pak menterinya yang pinter?. Lahan hutan gambut dirusak dibikin lahan sawah, lahan hutan tanah pasir dirusak dibuat sawah ya gagal”. Apalagi kek penyebab kegagalannya?. “Lahan sawah aktif dijadikan perumahan, tempat usaha, ada pabrik dll”. “Penggarapan masih sendiri-sendiri oleh petani dan tradisional dari petak-petak kecil, belum dibuat group dijadikan lahan besar dan menggunakan alat modern”. Satu lagi kek titip tanya ke Pak DI, sekarang pak menterinya kan di zaman Pak Jokowi dan sekarang jadi lagi di era Pak Prabowo. Bagaimana menurut beliaunya melihat zaman sebelumnya gagal dan sekarang dipakai lagi?. “Itu melanjutkan istilah PELITA ( Pembangunan Lima Tahun )”.
Wilwa
Akbar Faizal & Yanuar Nugroho. Saya setuju dengan Yanuar bahwa hal yang penting adalah 1) memisahkan antara yang merencanakan, mencari, membelanjakan uang. Meniru Inggris. Selain itu kejadian ASN/PSN tidak digaji berbulan-bulan karena masalah rumit admin internal akibat dibentuknya sebuah departemen baru tidak terjadi. Dan dengan begitu banyak departemen baru, betul sekali bahwa kabinet ini akan disibukkan dengan masalah admin internal. Boro-boro mau gerak cepat. Ini akan terlalu lambat. Belum lagi masalah koordinasi. 2) Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah benar digabung, tapi sekarang malah dipisah. Karena yang satu menjaga hutan dan yang lain mengeksploitasi hutan. Bisa bentrok sendiri dalam kabinet. 3) Politisasi agama dan pendidikan. Dulu Menag NU Mendik Muhammadiyah. Atau sebaliknya. Padahal pendidikan adalah masalah penting dalam membangun suatu bangsa. Singapura misalnya tidak mempolitisasi pendidikan. Jadi harus diserahkan kepada orang yang kompeten. Bukan orang berbasis ormas agama. Boleh berbasis ormas agama tapi harus dipastikan kompeten bukan hanya karena ketakutan terjadi kerusuhan karena diancam ormas agama tertentu. Dan masih banyak hal yang saya setuju dengan Yanuar. Sementara itu, Akbar Faizal & Dharma Pongrekun (purnawirawan bintang tiga polisi, cagub DKI) juga menarik. Walau penuh teori konspirasi ala Kristen/Islam. Tapi point Dharma Pongrekun betul bahwa kita harus punya internet sendiri, seperti Tiongkok, agar tidak terjadi peretasan data pribadi
Liáng – βιολί ζήτα
selingan Perang yang semakin meluas di Timur Tengah, dengan korban masyarakat sipil yang mungkin tidak pernah mengerti “apa itu perang dan untuk apa” terus berjatuhan setiap hari, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Juga perang antara Ukraina dan Rusia yang belum terlihat tanda-tanda akan berakhir. Sampai kapan perang tersebut akan terus berlangsung ?? Sepertinya persediaan amunisi mereka yang terlibat perang tidak pernah habis !! Atau, mungkin, ada yang berpesta-pora karena produk persenjataannya menjadi laku keras !! Ya, saya mengerti, supply akan selalu membuntuti demand. Tetapi supply apa untuk demand apa, ini yang membuat rasa kemanusiaan kita terusik. Peran Perserikatan Bangsa Bangsa untuk terciptanya perdamaian dunia pun menjadi pertanyaan besar, apakah Perserikatan Bangsa Bangsa masih berfungsi ?? apakah Perserikatan Bangsa Bangsa mampu memaksa yang berkonflik di medan perang berpindah ke meja perundingan untuk mengakhiri perang ?? Mungkin ada benarnya apa yang pernah ditulis oleh Jaka Purnama Hardjakusumah (Jaka Bimbo) dan Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah (Acil Bimbo) di dalam lagu mereka “Elegi Buat PBB”. “Memanusiakan Manusia” terlebih dahulu.
[1/2]
Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
PEMISAHAN WEWENANG.. Selain pemusahan antara pihak yang merencanakan, mebcari dan membelanjakan uang, pemisahan wewenang juga “wajib” untuk fungsi penguasaan fisik (misal Bendaharawan) dan yang mencatat (akunting). Hal itu penting, karena pemisahan fungsi bendaharawan dan akunting mencegah kecurangan, meningkatkan akurasi pelaporan keuangan, serta memastikan kontrol internal yang efektif melalui pemantauan independen antar fungsi. Sedangkan pemisahan antara pihak yang merencanakan, mencari, dan membelanjakan uang penting untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas. Pihak yang merencanakan keuangan (budgeting) berfokus pada alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi. Pihak yang mencari uang (fundraising) bertanggung jawab pada pemasukan, sementara yang membelanjakan harus mengelola dana dengan efektif sesuai rencana. Pemisahan ini mencegah penyalahgunaan dana karena setiap pihak saling mengawasi, secara otomatis “by system”. Ini juga mendukung transparansi serta memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan. ### Begitu teorinya..
Ummi Hilal
Artis itu menarik tapi tidak penting.Karena bukan pasangan saya,bukan anak saya bukan apa-apanya saya. Sebaliknya, Pasangan saya penting.Penting sekali bahkan.Untuk saya ,untuk anak-anak saya. Tapi (sudah) tidak menarik(lagi). Tetaplah setia. Jangan tinggalkan yang penting demi mengejar yang menarik.
Rihlatul Ulfa
Pertanyaan yang saya siapkan saat di Prambanan sebenarnya ada tiga, salah satunya saya urung menanyakan ke pada Abah karena takut terlalu banyak, pun juga harus memberi ruang bagi perusuh lain untuk bertanya. Pertanyaannya adalah ‘bagaimana rasanya bekerja dibawah tekanan Birokrasi yang rumit? apa ada keputusan yang anda sesali? apa yang kemungkinan bisa anda ubah lebih cepat ?’ Tapi tampaknya itu akan mulai dialami oleh guru besar Tsinghua University. Saya penasaran akan senyumnya yang sumringah, kapan itu mulai memudar?
balagak nia
Pernah suatu ketika lagi nunggu ibu negara belanja di pasar Triwindu Solo, tiba mobil lalu lintas polisi datang dan nggak berapa lama datang mobil dgn pengawalan mobil polisi juga, yg di mobil turun diikuti +/- 6 orang. Sy tanya ke polisi yg berdiri disebelah, ah ternyata Kapolda Jateng (yg skr nyagub). Sy cerita ke anak, di kantor papa CEO + Owner yg punya harta 3T kemana2 cuma ditemani sopir. Pernah sekretarisnya menawarkan utk memanggil OB agar barang2nya dibawakan ke mobil. Dijawab nggak perlu dan Si Bpk bawa senidir. Jadi ingat kasus Sambo, bintang 2 punya ajudan bejibun, gimana yg lebih tinggi?. Kabinet sekarang > 100 + sespri + ajudan +++++. Pingin nulis seperti Tere Liye, Tidak mau membayar pajak !!!!!
iwan
Kalau sistem kita masih seperti sekarang ini, maka akan tetap seperti ini. Periode pertama akan membuat prestasi agar dapat dipilih lagi untuk periode ke-2, periode ke-2 maka siap-siap pensiun, siapkan pundi-pundi agar hidup tidak sengsara. Jadi pembagunan di Indonesia memang harus maju-mundur begini, seperti gergaji, lima tahun maju, lima tahun mundur.
Evo’S Zhang
Solo.. Kau tetap mempesona. Darah seni mengalir deras. Sederas Bengawan Solo. Budaya nan elok, meliuk indah Solo.. Kau tetap sederhana. Lahirkan banyak pahlawan. Yang sepanjang masa dikenang. Dari Ningrat sampai Jelata. Solo.. Kau rindu padaku? Seperti aku rindukan engkau? Malam yg romantis kita bercengkrama. Bercerita sampai fajar tiba. Solo.. Aku pulang. Jangan khawatir aku tenang. Aku terharu terlalu dalam. Sampai terbata bata rindu ini. (23 oktober 2024)
Achmad Faisol
pak DI kalau menulis tak ada yang meragukan… kalau podcast, waini… kelemahan utama ada di suara… suaranya, maaf, cempreng… pak DI berusahalah berlatih olah suara atau suaranya dibuat bariton… pasti yahut…
Udin Salemo
pergi wisata ke Bunaken/ pulangnya membawa terasi/ bacot saja kabinet zaken/ ternyata bagi-bagi kursi/ uni Mirah pergi ke Bukittinggi/ dagang nasi untung lumayan/ sudah kaya masih digaji tinggi/ bacotmu bilang itu pengabdian/ #mantun_bacot
Liam Then
Mau menghayal saja kalo saya yang jadi staf think tank Pak Prabowo. Saya akan kasih ide, manfaatkan dana Belt and Road Initiative Tiongkok, untuk bangun infrastruktur pariwisata secara besar-besaran di Sulawesi Utara, Halmahera ,Papua. Biarkan perusahaan konstruksi Tiongkok datang dan bangun, mereka sudah terkenal mampu bangun infrastruktur pariwisata yang luar biasa, lengkung jembatan di ngarai tinggi, jembatan diatas laut luas, semua dengan ahli mampu mereka lakukan. Infrastruktur pariwisata dengan biaya BRI ini saya yakin akan jadikan kawasan Indonesia Timur dan Sulawesi Utara ,jadi primadona baru pariwisata dunia, yang tentu akan ciptakan ratusan ribu peluang kerja, dan prospek bisnis baru di Indonesia Timur, dan bikin pemerintah mampu dapat tambahan devisa yang diperlukan untuk bayar utang. Di dalam upaya swasembada pangan, wilayah Jawa yang banyak kebagian pembangunan bendungan pada era Pak Jokowi, harus jadi fokus, area disekitar bendungan, harus ada yang disetting sebagai food estate, pola pekerjaan, mungkin bisa contoh cara ponpes Al Zaitun, yang dilaporkan Pak DI mampu surplus beras. Tinggal replikasi jurusnya dalam skala masif. Tanah vulkanis Jawa yang subur, didukung oleh pengairan dari bendungan baru, pasti menjanjikan hasil yang tinggi. Fokus program hilirisasi, jangan hanya kepada hasil galian tambang. Banyak komoditas pertanian dan perkebunan, sebenarnya lebih penting dapat fokus perhatian lebih tinggi. Karena ini sumber daya yang terbarukan (bersambung)
Bruce Wijaya
sungguh lelah di setiap berita selalu isinya komplain terhadap pemerintahan baik itu dari jaman suharto (bisik2 komplainnya) , trus lanjut ke gusdur , megawati , sby, jokowi dan skrg prabowo….tidak ada habisnya bahkan sampe nanti presiden indonesia adi akhir jaman pun isinya selalu sama yaitu komplain …hidup itu mudah cuma kita selalu membuat jadi ribet …tidur pun masih mikirin komplain wkwkwk.