Senin, 20 Agustus 2018 04:09 WIB
pmk

Nasional

Kejati DKI Kejar Perusahaan-Perusahaan Pelanggar Program BPJS Ketenagakerjaan

Redaktur: Redjo Prahananda

KOMPAK-Kajati DKI Jakarta Tony T. Spontana SH MHum (kedua kiri) dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Ahmad Hafiz (kedua kanan).

INDOPOS.CO.ID - BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta kembali menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Tujuannya untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang bermasalah dengan program jaminan sosial ketengakerjaan.

”Kami menerima BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun lebih intens kerja sama kemitraan. Langkah-langkah ke depan kami merencanakan operasi untuk melakukan upaya paksa penegakan hukum. Ini akan kami lakukan secara masif,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Tony T. Spontana SH MHum di Kantor Kejati DKI Jakarta (15/5).

Tony mengungkap, pihaknya akan mengejar perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan program negara yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelanggaran itu mengakibatkan hilangnya hak-hak perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Ada tiga kategori pelanggar yang dimaksud antaralain, perusahaan daftar sebagian (PDS), perusahaan wajib belum daftar (PWBD), dan perusahaan penunggak iuran program BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk kategori PDS ada tiga yaitu, PDS jumlah tenaga kerja, dan PDS program atau yang belum mendaftarkan program Jaminan Pensiun (JP) untuk karyawan. ”PDS ini jumlahnya ratusan di Jakarta. Tentu PDS ini membuat saya tidak nyaman. Apakah mereka tidak memahami bahwa tujuan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat mulia yakni perlindungan terhadap tenaga kerja,” pungkas Tony. Dirinya mengaku merasa miris dengan kejadian tewasnya pekerja proyek galian PDAM DKI yang tertimbun di dalam lubang gorong-gorong.

Ternyata pekerja tersebut belum terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, kelalaian perusahaan seperti ini haruslah dicegah. Sedangkan sasaran operasi berikutnya adalah PWBD yang jumlahnya ratusan ribu di DKI dan perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.” Ada piutang-piutang yang harus diselesaikan. Dalam dua tahun belakangan ini Kajati berhasil menagih piutang iuran hampir Rp 200 miliar,” cetusnya.

Tony mengimbau perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya segera mematuhi ketentuaan UU BPJS. Dirinya mengaku tidak ingin menggunakan instrument terakhir dari UU yaitu adanya sanksi pidana. ”Kami tidak akan pernah menggunakannya jika mereka langsung bisa sadar, ikhlas, untuk memenuhi kewajibannya. Ultimum remidium, sanksi pidana ini adalah obat terakhir bagi mereka (pelanggar). Kan kita juga ingin memberikan kenyamanan juga situasi yang kondusif dan nyaman bagi pekerja yang bekerja di bulan suci Ramadan,” paparnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim hampir Rp 4 triliun. Dirinya meminta jangan ada pikiran BPJS Ketenagakerjaan hanya menarik iuran saja tanpa ada manfaat. ”Padahal pada kenyatannya peserta diberikan hak sepenuhnya baik itu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), maupun Jaminan Pensiun (JP),” tandasnya.

Sementara itu Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta Ahmad Hafiz mengatakan, pihaknya mencatat di wilayah DKI Jakarta ada 207 ribu PWBD dan 850 PDS, dan perusahaan-perusahaan pengunggak iuran total lebih dari Rp 230 miliar. Ironisnya di antara perusahaan bermasalah tersebut adalah BUMN. Tetapi Hafiz masih enggan menyebutkan BUMN apa yang disebutnya. ”Nanti akan tahu sendiri kok,” ujarnya.

Hafiz berharap perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut segera menyelesaikan kewajibannya sebelum pihaknya menggunakan upaya penegakan hukum dengan pihak kejaksaan. ”Sebab jika tidak patuh kami akan laporkan ke Pak Kajati. Karena kejaksaan ada peran sebagai jaksa pengacara negara (JPN),” tuturnya.

Hafiz mengungkapkan pada 2017 pihak Kejati DKI Jakarta dan tim berhasil menyelamatkan piutan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 115 miliar. ”Piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan wilayah DKI saat ini masih ada sekitar dua kali lipatnya,” urainya.

Bersama kejaksaan pula, pihaknya akan mendorong sekitar 5,9 juta potensi pekerja di DKI menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.(dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

IKLAN