Sabtu, 17 November 2018 04:00 WIB
pmk

Indobisnis

Fintech Lending Bantu Salurkan Kredit Usaha Mikro

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Fintech lending dinilai efektif menjadi pelengkap industri perbankan menyalurkan dana ke sektor usaha mikro. Bahkan nilai pinjaman fintech lending ke sektor pedagangan eceran mencapai 70 persen dari total penyaluran dana industri yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Peneliti Indef Nailul Huda mengungkapkan, lini perdagangan eceran merupakan sektor terbesar yang dibiayai oleh fintech lending sejauh ini. Di mana di sektor tersebut rata-rata level usahanya adalah mikro. Menyusul berikutnya adalah sektor pertanian. “Porsinya 70 persem mereka itu ke sektor perdagangan eceran, 20 persem masuk ke sektor pertanian,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2018, diketahui sudah ada aliran pinjaman senilai Rp 7,64 triliun yang tersalur dari berbagai penyelenggara fintech lending. Artinya, jika 70 persennya diserap oleh sektor pedagang eceran, ada sekitar Rp 5,35 triliun dana dari fintech yang mengalir ke usaha mikro.

Berdasarkan data International Finance Corporation (IFC), pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis. Kesulitan tersebut, di antaranya terlihat dari kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah yang mencapai USD 166 miliar sekitar 19 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) pada 2017.

Sejauh ini, pinjaman perbankan ke sektor usaha mikro rata-rata baru mencapai sekitar 13 - 14 persen. Karenanya, menurut Huda, meminjam lewat fintech lending menjadi salah satu solusi untuk menggarap pangsa pasar kredit mikro yang belum dioptimalkan perbankan.

Persyaratan yang mudah dengan waktu yang cepat menjadi alasan para pelaku usaha mikro beralih ke fintech lending. Sektor industri keuangan yang satu ini pun dianggap Nailul menjadi solusi alternatif untuk menghindarkan para pelaku usaha dari jeratan rentenir. “Fintech ini kan memang persyaratannya mudah banget. Di mana UMK ini kan unbankeable, susah masuk ke Bank. Mereka pasti akan mencari alternatif,” ujarnya.

Karena itu, ke depannya ia terus berharap kerja sama antara fintech lending dengan perbankan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, fintech lending dapat menjadi perpanjangan tangan perbankan guna menggarap kredit usaha mikro. “Bank ini kan sulit menjangkau yang UMKM ini, khususnya mikro. Itu adalah kelebihan dari fintech. Kalau bisa dikolaborasikan, bagus banget,” ucap Nailul.

Senada, Ekonom UI Lana Soelistianingsih menuturkan, tidak heran dengan temuan bahwa mayoritas penyaluran dana fintech lending masuk ke nasabah kredit mikro. Menurutnya, hal ini terjadi karena fintech bisa menjadi alternatif pilihan pinjaman bagi pelaku usaha mikro yang rata-rata unbankable.
 
“Pelaku mikro itu sering mengeluh karena mereka itu tidak bankable dari sisi agunan, sisi kolateral, terus suka dimintai berbagai persyaratan arus kas dan sebagainya. Mereka kesulitan, " ucapnya kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Aturan meminjam di fintech yang longgar pada akhirnya membuat mereka lebih memilih kredit online ini dibandingkan bank.  Pada akhirnya, Lana melihat, fintech menjadi pelengkap peran perbankan untuk menyalurkan dana ke usaha mikro. 

Sementara itu dalam Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan menuntut pelaku industri fintech untuk transparan dalam menjalankan proses bisnis. Itu supaya nasabah juga tidak merasa dirugikan.

"Dengan adanya POJK Inovasi Keuangan Digital ini, kami menuntut transparansi sehingga nasabah akan mengetahui apa yang dilakukan dan diterima, termasuk beberapa denda atau apapun," kata Kepala Departemen Inovasi Keuangan OJK Triyono.

OJK akan melakukan sosialisasi menyangkut POJK Inovasi Keuangan Digital terutama kepada para pelaku usaha supaya mampu menjalankan kewajiban edukasi nasabah. Kewajiban edukasi kepada nasabah tertuang dalam POJK Inovasi Keuangan Digital agar pelaku industri tidak menjual produk kepada yang calon nasabah yang tidak tepat (misselling).

"Nasabah juga mesti mengetahui berhubungan dengan platform seperti apa, harus jelas. Ini yang diatur dalam POJK 77/2016 dan POJK 13/2018,"  pungkasnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #fintech 

Berita Terkait

IKLAN