Nasional

Suharso Tak Boleh Rangkap Jabatan

Redaktur:
Suharso Tak Boleh Rangkap Jabatan - Nasional

Plt. Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Foto: ISTIMEWA

INDOPOS.CO.ID - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjalan sangat singkat. Hanya satu jam saja waktu yang dibutuhkan para peserta mengukuhkan Suharso Monoarfa sebagai Plt. Ketua Umum PPP pengganti Romahurmuziy.

Sidang Mukernas dipimpin oleh Amir Uskara, Arwani Thomafi serta Reni Marlinawati. Begitu sidang dibuka, mereka membacakan hasil rapat Pengurus Harian DPP PPP yang mengusulkan Suharso sebagai Plt. Ketum. Lalu mereka menawarkan agenda sidang hanya untuk mengukuhkannya. 

”Setelah disampaikan ke peserta lalu ditawarkan apakah agendanya setuju pengukuhan Plt ketum, lalu setuju semua,” ujar Arwani usai persidangan di Bogor Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Dalam forum ini 34 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang hadir secara bulat sepakat dengan keputusan DPP PPP. Pandangan ini disampaikan oleh Ketua DPW PPP Banten.

Adapun jabatan Suharso akan berlangsung sampai 2021. Selanjutnya partai berlambang kabah ini akan mengadakan agenda Mukernas kembali paling lambat 17 Juni 2019.

Sementara Suharso dalam sambutannya mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami PPP. Oleh karena itu, dia mengajak aemua kader untuk bangkit menuju pemilu pada April mendatang.

Suharso menjelaskan, kondisi PPP seperti kehilangan militansi kadernya. Padahal menurut dia, PPP punya sejarah panjang dalam panggung politik nasional.

Lebih jauh, dia mengingatkan agar kader tidak larut dalam kesedihan terhadap kasus yang menimpa PPP. Suharso mengaku bersedia menerima tawaran untuk menjadi Plt Ketua Umum PPP karena melihat kekuatan kader yang luar biasa.

”Saya tidak mau tenggalam dalam kesedihan. Ketika diberi mandat ini tidak boleh lari. Kenapa karena saya punya saudara punya kader terbaik punya orang yang sayang,” kata Suharso.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyebut Suharso Monoarfa akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ia menyatakan, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden melarang anggota Wantimpres untuk merangkap jabatan sebagai ketum parpol.  Diketahui, Suharso menjabat sebagai Wantimpres di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sejak 2015 lalu.

Lebih jauh Arsul meyakini, Suharso akan lebih memilih mundur dari jabatan tersebut agar fokus dalam mengurus partai. ”Jadi biar fokus ngurus partai,”.

Selain itu, Arsul belum mengetahui secara pasti kapan batas waktu bagi Suharso untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP. Ia hanya menjelaskan, keputusan untuk mengangkat Ketua Umum PPP secara definitif akan dilakukan melalui mekanisme Muktamar Luar Biasa.

Untuk Muktamar Luar Biasa, lanjutnya, dapat terwujud apabila mayoritas para pengurus PPP di seluruh Indonesia menginginkan pemilihan ketum definitif sebelum masa kepengurusan 2016-2021 selesai. ”Kepengurusan periode ini berakhir itu pada bulan April 2021, tetapi di PPP itu kan juga dikenal apa yang disebut Muktamar Luar Biasa (MLB),” terangnya.

Skenario itu terjadi kalau misalnya 2/3 dewan pimpinan wilayah tingkat provinsi dan 2/3 dewan pimpinan cabang tingkat kabupaten dan kota menginginkan Muktamar.

Terpisah, putra Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair, Taj Yasin mengatakan, bapaknya, Mbah Moen, menyarankan agar PPP menggelar MLB guna memilih ketua umum baru yang definitif.

Yasin mengatakan, setelah digelar Mukernas, kemungkinan akan diadakan MLB untuk membahas pemilihan Ketua umum. ”Kemarin ada usulan dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, setelah Mukernas ini nanti ada perubahan melalui musyawarah lagi di bulan Dzulhijah atau setelah lebaran. Nanti, ada perubahan penetapan, apakah akan pemilihan ulang yang memunculkan calon-calon lain. Sementara untuk penyelamatan kita kukuhkan Plt Ketum dulu,” tandasnya. (aen/jaa)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Langkah Mulus Suharso

Politik / PPP Bantah Jokowi Ikut Campur Penunjukan Suharso Gantikan Rommy

Politik / Sipol yang Diterapkan KPU Berpotensi Salahi UU

Hukum / Kasus Korupsi Moha, Golkar Sebut Caranya Salah


Baca Juga !.