Kesra

Pahlawan Demokrasi Berguguran, Petugas Pemilu Butuh Program Perlindungan

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Pahlawan Demokrasi Berguguran, Petugas Pemilu Butuh Program Perlindungan - Kesra

MUSIBAH-Seorang petugas KPPS di Probolinggo, Jawa Timur sempat pingsan dan akhirnya meninggal dunia karena kelelahan dalam tugas penghitugan suara di TPS.FOTO:IST

indopos.co.id - Di balik penyelenggaraan Pemilu 2019 serentak, menyisakan duka yang mendalam. Betapa tidak, banyak petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu kali ini meninggal dunia dalam bertugas di lapangan. Para petugas baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun aparat keamanan ada yang meninggal karena kelelahan, kecelakaan lalu lintas, hingga dibegal dalam perjalanan. Belum lagi risiko petugas pemilu babak belur dianiaya oleh pihak yang sakit hati.

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja menyatakan prihatin atas peristiwa tersebut. Menurut Utoh, para petugas yang meninggal dunia tersebut adalah pahlawan-pahlawan demokrasi yang patut diapresiasi. Sayangnya, ujar Utoh, para petugas yang meninggal tersebut terutama dari kalangan KPPS belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

”Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kami untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ke depannya bisa melindungi petugas pemilu agar terdaftar menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Utoh, di Jakarta (20/4/2019).

Menurut Utoh risiko yang dialami para petugas seperti kasus yang disebutkan di atas masuk ranah kecelakaan kerja. Dikatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan melindungi seluruh risiko pekerjaan para pesertanya. Salah satu program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan penjaminan pemulihan kecelakaan kerja tanpa batasan biaya dan tanpa batasan waktu alias unlimited. ”Dalam hal ini jika petugas pemilu yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan dilindungi sejak keluar rumah menuju tempat tugas, selama bertugas, dan perjalanan pulang bertugas,” paparnya.

Berapapun biaya yang timbul dalam perawatan pemulihan peserta, maka seluruhnya akan menjadi tanggungan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pula bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan normatif yang sudah diatur oleh regulasi. ”Ahli waris berhak mendapatkan 48 kali upah yang didaftarkan,” paparnya.

Utoh mengatakan, pihaknya selanjutkan akan berkoordinasi dengan stake holder terkait untuk mengupayakan seluruh penyelenggara pemilu mulai personel KPU, Bawaslu, dan KPPS terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.(dni)

Berita Terkait

Megapolitan / MK Putuskan Gugatan Prabowo Maksimal 14 Hari

Megapolitan / Delapan Kompi TNI/Polri Amankan Mahkamah Konstitusi

Politik / Penetapan Caleg Daerah Tunggu Juknis KPU-RI

Headline / Kawasan Thamrin Kembali Normal

Headline / Berharap Prabowo dan Jokowi Foto Berangkulan


Baca Juga !.