Politik

Pembentukan Pansus Terlalu Prematur

Redaktur:
Pembentukan Pansus Terlalu Prematur - Politik

Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali. Foto: Dok/DPR.GO.ID

indopos.co.id - Wacana yang digelontorkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal pembentukan  panitia khusus (Pansus) kecurangan Pemilu menuai penolakan. Selain dari dari Komisi II DPR, penolakan juga datang dari partai koalisi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.   

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengisyaratkan tidak setuju dengan usulan pembentukan Pansus kecurangan Pemilu. Namun, Amali menghargai usulan yang disampaikan oleh sejumlah pihak tersebut.

"Ya, namanya juga usulan kan boleh-boleh saja. Orang terima atau tidak, kan ada mekanismenya itu disampaikan di paripurna atau tidak," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/4/2019).

Menurut Amali, lebih baik berkonsentrasi saja kepada tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Bahkan, sebaiknya melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu. Terlebih lagi, sambung politikus Partai Golkar itu, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan masa kerja DPR tinggal beberapa bulan.

"Selesaikan pekerjaan-pekerjaan DPR saja. Selesaikan saja sisa beberapa undang-undang. Jadi, mendingan energi dikonsentrasikan ke situ daripada memunculkan rencana baru," paparnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Johnny G Plate bahkan menilai gagasan pembentukan Pansus kecurangan Pemilu terlalu prematur. Sebab, proses Pemilu 2019 belum usai. "Yang mau di-Pansus-kan itu apa? Hasil Pemilu saja belum ada. Ini sangat prematurlah," kata anggota Komisi XI DPR itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/4/2019).

Johnny meminta Fadli tidak tergesa-gesa menyimpulkan hasil Pemilu 2019. Ia menilai, Fadli terkesan panik. "Jangan panik dengan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang akrobatik di ruang publik sekarang ini. Masyarakat sekarang ini justru butuh sinyal yang positif, diksi yang membangun silaturahmi yang merekatkan kembali masyarakat," tuturnya. 

Seandainya ditemukan kecurangan dalam proses Pemilu, Johnny mendorong agar diselesaikan di ranah hukum. Namun, dia tetap mengingatkan agar masyarakat turut mengawal penghitungan suara KPU.

"Sampaikan semua kecurangan atau hal-hal yang dianggap merugikan partai atau merugikan pasangan calon ke Bawaslu. Bawaslu nanti akan meneruskan sesuai dengan UU," ucap Johnny.

"Apabila itu menyangkut sengketa administratif ditangani Bawaslu yang mempunyai kewenangan. Kalau itu terkait dengan sengketa etik, serahkan itu kepada DKPP untuk menyelesaikan ini. Apabila ada nanti setelah penghitungan itu sengketa penghitungan suara, maka ada MK," imbuh dia.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan juga tidak sepakat dengan usulan pembentukan Pansus untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Pembentukan Pansus sama sekali tidak ada relevansinya. Sama sekali tidak relevan," ujar Bara kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (25/4/2019).

Bara menuturkan, alasannya menolak pembentukan Pansus lantaran tidak ada kecurangan yang terjadi secara masif. Ia juga mengklaim sejalan dengan pernyataan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut kecurangan dalam Pemilu sekaligus Pilpres 2019 tidak terstruktur dan bersifat nasional.

Sebab itu, anggota Fraksi PAN DPR ini menyarankan semua pihak untuk mengikuti aturan yang berlaku jika menemukan adanya kecurangan selama Pemilu. Dalam UU Pemilu, kecurangan Pemilu diselesaikan di MK. "Jadi tidak ada relevansinya dan itu sudah ada mekanismenya di dalam UU Pemilu," tandasnya.

Dia menyatakan, PAN tidak akan ikut bergabung dengan pihak yang menggalang dukungan untuk membentuk Pansus DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu. "Saya pikir kami tidak akan ikut di situ," tegasnya. (aen)

TAGS

Berita Terkait

Megapolitan / Wajah Baru Wakil Bogor di Senayan

Politik / Sama-sama Klaim Kuasai Parlemen

Politik / Semua Sepakat Revisi UU Pemilu

Headline / KPK Bakal Umumkan

Nasional / Lewat Daring, Kampanyekan Kebebasan Beragama

Headline / Miris, DPR Paling Malas Lapor


Baca Juga !.