Nasional

Yang Membuat Bawaslu kan DPR Juga

Redaktur: Riznal Faisal
Yang Membuat Bawaslu kan DPR Juga - Nasional

AMANAH UU - Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Foto: Suhartono/INDOPOS

indopos.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bereaksi terhadap wacana pembentukan Pansus kecurangan Pemilu. Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menilai usulan Pansus itu tidak diperlukan. 

"Mengenai kecurangan Pemilu kan sudah ada ininya, pelanggaran administrasi, hukum kan sudah ada Bawaslu, yang membuat Bawaslu kan DPR juga," ucap Bagja saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Dia menyarankan, pihak yang menemukan pelanggaran untuk segera melapor ke Bawaslu. Bawaslu siap menuntaskan masalah yang terjadi di Pemilu 2019. "Ya, kalo ada pelanggaran silakan aja lapor Bawaslu," tuturnya.  

Namun, Bagja mempersilakan sejumlah pihak membentuk tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia menegaskan, pembentukan TPF sangat terbuka dan tidak dilarang.

"Silakan saja, silakan, mau pencari fakta, pencari kecurangan, pencari hal-hal yang lain, mau uploading C1, monggo, silakan," imbuhnya.

Bagja mengutarakan, TPF nantinya bisa membantu tugas Bawaslu dalam menemukan dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019. Namun, dia mengingatkan bahwa ruangan penghitungan dan rekap hasil Pemilu terbatas, sehingga tidak perlu memaksakan diri masuk.

"Alhamdulillah ada yang bantu kita tapi ingat ruangan kan terbatas, jangan memaksa masuk ruangan, ada saksi Parpol yang harus dihormat," ungkapnya.

Menurut Bagja, proses rekapitulasi berjenjang dilakukan secara terbuka. Dalam proses tersebut, ada saksi Parpol, pengawas Pemilu dan jajaran petugas KPU. 

"Prosesnya harus bisa dilihat, proses perhitungan itu harus bisa dilihat, bukan di ruangan tertutup, tidak bisa dilihat, kemudian sembunyi-sembunyi, dikunci pintunya, ya enggak bisa begitu juga," tuntasnya. (aen)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.