Politik

Dorong Pemerintah Perkuat Pondasi Ekonomi

Redaktur: Riznal Faisal
Dorong Pemerintah Perkuat Pondasi Ekonomi - Politik

indopos.co.id - DPD RI meminta pemerintah terus memperkuat pondasi ekonomi. Sebab, suatu keharusan di tengah masih tingginya risiko atas pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia.

"Sekalipun ekonomi Indonesia telah menunjukkan perbaikan selama beberapa tahun terakhir, namun sebagai bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak lepas dari dinamika ekonomi global. Terutama melalui tekanan-tekanan nilai rupiah," ungkap Ajiep Padindang, ketua Komite IV DPD RI saat Raker dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (27/5/2019).

Raker tersebut mengupas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fisikal (KEM-PPKF) tahun 2020 dari pemerintah. KEM-PPKF merupakan dokumen pendahuluan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Ajiep menjelaskan, perkembangan ekonomi global, baik dari perkembangan ekonomi manca negara, pasar keuangan maupun perdagangan internasional menunjukkan perubahan dinamika arah kebijakan. Tren yang terjadi menunjukkan telah menciptakan keseimbangan baru yang berdampak bagi ekonomi nasional.

Perubahan struktur dalam negeri, termasuk demografi, sosial dan struktural merupakan tantangan-tantangan yang membutuhkan perumusan kebijakan publik dengan wawasan jangka panjang.

"APBN merupakan instrumen fisikal, tidak hanya meletakkan pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga menentukan arah pelaksanaan bernegara di masa mendatang. Kebijakan publik perlu diarahkan untuk memperkuat fundamental dan struktur ekonomi dalam menghadapi berbagai perubahaan yang tengah terjadi," papar Ajiep.

DPD mendorong pemerintah memperkokoh pengelolaan fisikal untuk mendorong investasi dan daya saing. Hal ini ditempuh dengan penguatan kualitas belanja yang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemudian dilakukan dengan mendorong investasi dan ekspor, mendorong efektivitas program perlindungan sosial serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

"Pemerintah juga bisa memperlebar ruang fiskal berupa perbaikan administrasi dan ekspor, optimalisasi pengelolaan aset negara, efisiensi belanja nonprioritas serta efektivitas subsidi serta bantuan sosial (Bansos, Red)," sarannya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginisiasi anggaran Dana Desa sejak beberapa tahun lalu. Kemenkeu sebagai bendahara negara masih mempertanyakan efektivitas dana untuk desa yang telah digelontorkan dari tahun ke tahun.

Pasalnya, peningkatan anggaran dana desa tidak sebanding dengan kesejahteraan yang terjadi di desa-desa.  "Sekarang (dana desa, Red) sudah Rp826 triliun, tapi tidak sebanding dengan perbaikan daerah. Mestinya dengan peningkatan ini angka kemiskinan makin berkurang tapi tampaknya masih butuh tenaga khusus dari kami," tuturnya.

Angka tersebut, kata Mardiasmo, 1/3 dari total APBN. Dana desa itu juga bersifat terpisah dari pemerintah pusat. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa dikapitalisasi supaya aset meningkat dan utang secara agregat mengalami penurunan.

"Rp 826 triliun itu 1/3 dari APBN kurang lebih. Yang mengawasi siapa? kita butuh sinergi belanja pusat dan daerah. Sinergi. Ini menjadi fokus kebijakan fiskal pemerintah di 2020," bebernya.

Mardiasmo menjelaskan, setelah menerima dana desa, daerah-daerah tersebut juga memiliki mandatory spending untuk pelayanan publik di mana 20 persen anggaran untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. 25 persen untuk infrastruktur dan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen.

Menutut Mardiasmo, 146 daerah belum memenuhi mandatory spending di sektor pendidikan, 64 daerah belum memenuhi mandatory spending kesehatan, 289 daerah belum memenuhi mandatory spending untuk layanan infrastruktur dan 83 daerah belum memenuhi.

"Fokus kebijakan kita di 2020 adalah meningkatkan akses pelayanan dasar publik, minimal kesehatan dan pendidikan. Mendukung penguatan infrastruktur dan akses ke daerah 3T," tutur Mardiasmo. (aen)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / DPD Yakin Situng Zero Persen Curang

Politik / Semua Sepakat Revisi UU Pemilu

Headline / KPK Bakal Umumkan

Politik / DPD Milenial Ciptakan 'Job Creator'

Nasional / DPD Ditantang Tak Bekerja Sektoral

Nasional / Janji Percepat Pengesahan RUU Daerah Kepulauan


Baca Juga !.