Politik

Menanti Sikap MK, KPU Bela Ma’ruf Amin

Redaktur: Riznal Faisal
Menanti Sikap MK, KPU Bela Ma’ruf Amin - Politik

Hasyim Asy’ari

indopos.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan pembelaan kepada calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait laporan Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal jabatan Dewan Pengawas Syariah pada dua bank milik BUMN. Namun, penyelenggara Pemilu itu menyatakan tetap menanti sikap Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebutkan, informasi awal soal Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang mempersoalkan jabatan Ma'ruf Amin tersebut diperoleh dari media. Secara resmi, KPU hingga saat ini belum menerima dokumen salinan permohonan perbaikan perkara PHPU Pilpres.  

"Perlu kami klarifikasi bahwa itu nanti akan menjadi bagian dari jawaban KPU atau tidak, tentu saja melihat perkembangan apakah perbaikan gugatan itu diterima atau tidak oleh MK. Nah, kalau tidak diterima, buat apa kami sudah-sudah untuk mengargumentasikan itu," ujar Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Hasyim mengaku, KPU berkoordinasi dengan MK untuk memastikan apakah perbaikan gugatan dari Tim Hukum BPN diterima atau tidak. Sebab, hal yang akan dijawab oleh KPU adalah materi gugatan dari pemohon yang diterima oleh MK.  

Dia menjelaskan, jika dalam Peraturan MK (PMK) ada perbedaan antara hukum acara PHPU pilpres dan PHPU pileg. Dalam PHPU Pileg, ada jadwal untuk mengajukan perbaikan permohonan, yakni pada 9-31 Mei.  

"Tetapi, untuk Pilpres sepengetahuan saya ya sekali lagi dalam peraturan MK itu tidak dijadwalkan. Bisa jadi itu dimaknai bahwa tidak diberikan kesempatan untuk perbaikan. Namun,  sekali lagi itu tergantung MK, sehingga KPU sifatnya menunggu saja yang diproses MK saja," tegasnya.  

Menurut Hasyim, status badan hukum Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah bukanlah perusahaan BUMN. Keduanya hanyalah anak perusahaan BUMN. "Anak perusahaan itu berbeda dengan BUMN, karena status badan hukum dan kedudukan keuangannya anak perusahaan BUMN terpisah dari keuangan BUMN," jelasnya.

Hasyim kemudian merujuk kepada putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan Mirah Sumirat. Mirah merupakan Caleg DPR RI dari Partai Gerindra. Mirah Sumirat menggugat keputusan KPU dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Caleg karena berprofesi sebagai karyawan PT Jalantol Lingkar Jakarta (JLJ).

Namun, Bawaslu menganggap PT JLJ bukan sebagai perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan BUMN. Untuk itu, Mirah Sumirat diloloskan oleh KPU sebagai Caleg DPR RI.

Merujuk kepada putusan Bawaslu ini, Hasyim menilai Ma'ruf Amin tidak melanggar Pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Posisi Ma'ruf Amin sama dengan caleg DPR RI dari Gerindra, Mirah Sumirat yang menjadi pegawai anak perusahaan BUMN, yaitu sama-sama memenuhi syarat, karena bukan pejabat/pegawai BUMN," jelasnya.

Komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan menyebutkan, seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden memenuhi syarat sebagai peserta Pilpres 2019. Tak ada satu pun kandidat yang tak memenuhi syarat, termasuk calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin. "Kita pastikan semua pasangan calon itu memenuhi syarat," tandasnya saat dikonfirmasi, Selasa (11/6/2019).

Wahyu mengklaim, pihaknya telah bekerja secara cermat ketika menerima berkas pencalonan presiden dan wakil presiden. Hasilnya, menurut peraturan perundang-undangan maupun Peraturan KPU, kedua Paslon dinyatakan memenuhi syarat.

Kendati demikian, kata Wahyu, jika pun persoalan tersebut akan dibahas dalam sidang sengketa hasil pemilu di MK, pihaknya siap untuk memberikan jawaban. "Jika MK mengizinkan perbaikan gugatan (yang diajukan BPN,) maka akan dijawab KPU," imbuhnya.

Terpisah, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, calon wakil presiden nomor urut 01 pasangan Capres petahana Joko Widodo- Ma’ruf Amin bisa didiskualifikasi dari Pemilu 2019 jika memang Ma’ruf Amin masih menjabat sebagai komisaris di dua bank milik pemerintah. Selain Ma’ruf Amin bisa didiskualifikasi, juga bisa dilakukan Pemilu ulang.

Namun, Refly menyatakan, klaim BPN Prabowo-Sandi soal Ma’ruf Amin tersebut mesti dibuktikan. "Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa Pemilu ulang. Tapi, tentu harus dibuktikan," imbuhnya saat dihubungi, Selasa (11/6/2019). (aen)

Baca Juga


Berita Terkait

Politik / Tokoh Papua Ajak Warga Tak Terhasut Ajakan Anarki

Headline / Sembilan Hakim Konstitusi Bisa Dipercaya

Headline / Pengamat Nilai Permohonan Prabowo-Sandi Bermasalah

Daerah / Warga Pamekasan Deklarasi Tolak Kerusuhan

Headline / Putusan Hakim MK Dinilai Tak Mengubah Hasil Putusan KPU


Baca Juga !.