INDOPOS.CO.ID – Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap Bank Sentral Rusia, Dana Investasi Langsung negara itu dan Chief Executive Officer (CEO)-nya, serta Kementerian Keuangan, atas operasi militer Rusia di Ukraina.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Senin (28/2/2022) Departemen Keuangan AS mengumumkan mereka telah melarang warga negara Amerika untuk terlibat dalam transaksi dengan Bank Sentral Federasi Rusia, Dana Kekayaan Nasional Federasi Rusia, dan Kementerian Keuangan Rusia.
Menurut pernyataan itu, langkah tersebut akan secara efektif melumpuhkan aset entitas Rusia yang disimpan di Amerika Serikat atau oleh orang-orang AS, di mana pun berada.
Selain itu, Washington telah menargetkan Dana Investasi Langsung Rusia atau Russian Direct Investment Fund (RDIF) dan CEO Kirill Dmitriev secara pribadi, yang oleh otoritas AS digambarkan sebagai sekutu Putin. RDIF ini diduga memiliki hubungan dengan perusahaan konsultan dan jasa keuangan Amerika, serta universitas yang tidak disebutkan namanya.
Menurut pernyataan itu, RDIF adalah dana gelap untuk Presiden Vladimir Putin, dan bisa dibilang menjadi simbol kleptokrasi Rusia yang lebih luas.
Departemen Keuangan AS mengklaim Putin dan kroni-kroninya telah lama mengandalkan RDIF dan Dmitriev untuk mengumpulkan dana di luar negeri.
“Seiring dengan komitmen teguh Amerika untuk mendukung Ukraina, Washington mengharapkan sanksi baru untuk mencegah rezim Putin meningkatkan modal untuk mendanai invasinya ke Ukraina dan prioritas lainnya,” tulis pernyataan itu seperti dikutip rt.com, Selasa (1/3/2022).
Menteri Keuangan AS Janet Yellen menekankan langkah itu dibuat dalam koordinasi dengan mitra dan sekutu, mengacu pada keputusan Uni Eropa pada 26 Februari 2022 untuk menjatuhkan sanksi pada Bank Sentral Rusia.
Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya memperkirakan langkah-langkah hukuman terbaru akan mengganggu upaya Rusia untuk menopang mata uangnya yang terdepresiasi dengan cepat.
Namun, pada saat yang sama, otoritas AS telah mengeluarkan lisensi umum untuk mengesahkan transaksi terkait energi tertentu dengan Bank Sentral Federasi Rusia.
Untuk diketahui, pada 24 Februari 2022 lalu, Rusia mengumumkan awal dari apa yang oleh Presiden Vladimir Putin disebut sebagai operasi militer khusus untuk demliterisasi dan denazifikasi Ukraina.
Moskow menegaskan pihaknya terpaksa mengambil langkah tegas untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia di Republik Donbass yang baru diakui. Ukraina dan sekutu Baratnya, bagaimanapun, menolak klaim Moskow sebagai dalih belaka untuk membenarkan serangan tanpa alasan.(dam)
