China Tuduh AS Sebarkan Informasi Palsu

Zhao Lijian

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Foto: www.fmprc.gov.cn

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Luar Negeri China menuduh pejabat Amerika Serikat (AS) menyebarkan disinformasi dengan maksud jahat.

Hal itu disampaikan menanggapi laporan media Barat bahwa Moskow meminta bantuan militer dari Beijing untuk melakukan operasinya di Ukraina.

“Amerika Serikat telah menyebarkan informasi palsu terhadap China tentang masalah Ukraina baru-baru ini, dengan niat jahat,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian menjawab pertanyaan wartawan asing tentang apakah China akan membantu Rusia dengan senjata, seperti dilansir rt.com, Selasa (15/3/2022).

“Posisi China dalam masalah Ukraina konsisten dan jelas, dan kami selalu memainkan peran konstruktif dalam membujuk perdamaian dan mempromosikan dialog atau pembicaraan,” tambahnya.

Zhao juga meminta pihak-pihak yang berperang untuk menahan diri dan mengurangi ketegangan, sambil mendesak semua negara harus mendorong solusi diplomatik.

Pada Minggu (13/3), Financial Times melaporkan bahwa Moskow meminta China peralatan dan jenis bantuan militer lain yang tidak ditentukan untuk mendukung operasi militernya di Ukraina.

Laporan itu menambahkan bahwa Gedung Putih khawatir Beijing dapat merusak upaya barat untuk membantu pasukan Ukraina mempertahankan negara mereka jika memilih untuk mengabulkan permintaan yang dituduhkan.

Sebelumnya, Washington mengancam akan menutup produsen chip China jika Beijing membantu Moskow dan mengesampingkan sanksi AS.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia memiliki sumber daya militer yang cukup untuk melakukan operasi di Ukraina tanpa meminta bantuan dari negara lain.

“Koran menulis banyak hari ini. Anda tidak harus menganggapnya sebagai sumber utama. Rusia memiliki potensi independen untuk melanjutkan operasi, seperti yang kami katakan, itu berkembang sesuai rencana dan akan selesai tepat waktu dan penuh, ” katanya.

AS dan sekutu Uni Eropa telah memberlakukan sanksi yang bel,76an invasi ke Ukraina sejak 24 Februari lalu, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya Moskow mengakui keberadaan Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Moskow kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.(dam)

Exit mobile version