INDOPOS.CO.ID – Penutur bahasa Rusia di Jerman diserang setiap hari. Kasus seperti ini terjadi berlatarbelakang kebencian terhadap orang Rusia pasca-invasi ke Ukraina.
Kepolisian Jerman mencatat sekitar 200 kasus kejahatan terhadap orang Rusia terjadi setiap pekan.
“Ada pelanggaran pidana terhadap anggota masyarakat kami yang berasal dari Rusia serta terhadap anggota asal Ukraina. Kami saat ini menghitung 200 kejahatan seperti itu dalam seminggu, sebagian besar anti Rusia,” kata Presiden Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman, Holger Münch, seperti dikutip rt.com, Selasa (29/3/2022).
“Kami akan terus mengalami puncak baru di bidang kejahatan bermotif politik dalam menghadapi tantangan sosial baru,” kata kepala polisi menyimpulkan, dalam wawancara yang sama dengan surat kabar Jerman RND.
Sejak pecahnya konflik di Ukraina, ada banyak laporan tentang kejahatan kebencian terhadap orang Rusia di seluruh Eropa. Pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari hinaan dan ancaman hingga serangan fisik. Bahkan bisnis milik Rusia telah dirusak dan dihancurkan.
Sebelumnya, kelompok hak asasi manusia internasional Save the Children menyerukan intimidasi terhadap anak-anak Rusia di Denmark. Para aktivis mengatakan anak-anak Rusia telah dilecehkan di sekolah dan online karena asal etnis mereka.
Moskow menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua wilayah dengan paksa.
AS dan sebagian besar negara Uni Eropa (UE) telah menanggapi aksi militer Moskow dengan reaksi keras dan sanksi. Para pemimpin UE menuduh Rusia melakukan invasi militer yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan terhadap negara berdaulat Ukraina. (dam)
