INDOPOS.CO.ID – Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mendesak komunitas global untuk melarang logo yang digunakan oleh militer Rusia karena, dari sudut pandang Kiev, itu mewakili serangan militer Moskow yang sedang berlangsung di negara itu.
“Saya menyerukan kepada semua negara untuk mengkriminalisasi penggunaan simbol ‘Z’ sebagai cara untuk secara terbuka mendukung perang agresi Rusia melawan Ukraina,” tulis Kuleba di Twitter, seperti dikutip rt.com, Rabu (30/3/2022).
Dia menambahkan ‘Z’ berarti kejahatan perang Rusia, mengebom kota-kota, ribuan orang Ukraina yang terbunuh dan mengatakan “dukungan publik terhadap barbarisme ini harus dilarang.
Baik huruf “Z” atau huruf “V” adalah dua simbol yang digambarkan pada semua kendaraan tentara Rusia yang berpartisipasi dalam operasi militer di Ukraina. Di Rusia, kedua huruf tersebut telah digunakan untuk mendukung serangan militer Kremlin terhadap Kiev. Kedua huruf tersebut biasanya digunakan pada spanduk dan stiker mobil.
Ada banyak teori tentang asal usul simbol. Beberapa komentator mengatakan “V” dan “Z” mewakili inisial nama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Lainnya berspekulasi mereka menandakan lampiran kendaraan tertentu ke detasemen militer Barat atau Timur Rusia.
Kementerian Pertahanan Moskow memberikan penjelasannya sendiri di sebuah posting Instagram pada awal Maret, mengisyaratkan bahwa “Z” berarti kemenangan sementara “V” berarti kebenaran.
Deputi Lituania juga telah mengusulkan untuk mengkriminalisasi pengguna simbol huruf “Z” bersama dengan pita St. George, yang merupakan simbol Rusia untuk memperingati kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Para legislator mengusulkan untuk menyamakan keduanya dengan swastika Nazi dan menghukum tampilan simbol Rusia dengan denda €500
Sementara itu, menurut surat kabar Jerman Bild, huruf “Z” sebagai simbol operasi militer Rusia telah dilarang di beberapa wilayah Jerman, termasuk Berlin, Bavaria, Lower Saxony, dan North Rhine-Westphalia.
Moskow menyerang Ukraina pada 24 Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian gencatan senjata Minsk, dan pengakuan Rusia atas Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan NATO.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali Donbass dengan paksa.(dam)
