INDOPOS.CO.ID – Negosiator utama Moskow Vladimir Medinsky mengatakan Rusia telah menyetujui untuk bertemu dengan Kiev dan akan mengizinkan pertemuan para pemimpin kedua negara yang diadakan pada hari yang sama ketika versi terakhir dari perjanjian damai telah disetujui sebelumnya oleh Menteri Luar Negeri kedua negara tersebut. Progres terbaru upaya damai ini terjadi setelah adanya pembicaraan di Istanbul, Turki.
Sebelumnya, Moskow berpendirian pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari Ukraina Volodymyr Zelenskyy hanya dapat dilakukan setelah kesepakatan diselesaikan.
Vladimir Medinsky menggambarkan pembicaraan di Turki sebagai upaya konstruktif dan mengatakan delegasinya telah menerima posisi yang digariskan dengan jelas tentang apa yang ingin dicapai oleh Kiev.
“Proposal tertulis, yang mencakup janji Ukraina untuk tetap menjadi negara netral dan tidak akan mencoba memperoleh senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, akan disampaikan kepada Putin,” kata Vladimir Medinsky seperti dilansir rt.com, Rabu (30/3/2022).
Bertepatan dengan pernyataan Medinsky kepada pers, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pengurangan operasi militernya secara drastis di beberapa bagian Ukraina, termasuk di dekat Ibu Kota, Kiev.
Kementerian Pertahanan mengutip pembicaraan yang bergerak ke dimensi praktis, sebagai alasan perubahan tersebut.
Medinsky menjelaskan pengumuman de-eskalasi pendekatan ke Kiev, antara lain, oleh fakta bahwa pengambil keputusan utama berbasis di ibu kota.
Negosiator top Rusia itu juga menggarisbawahi ada perbedaan antara de-eskalasi dan gencatan senjata.
“Ini bukan gencatan senjata, ini adalah keinginan kami untuk secara bertahap mengurangi eskalasi konflik, setidaknya di daerah-daerah ini, dan kami memahami bahwa ada orang di Kiev yang perlu membuat keputusan. Kami tidak ingin menempatkan kota ini pada risiko tambahan, ” tegas Medinsky.
Sementara itu, delegasi Ukraina David Arakhamia, mengatakan Kiev telah meminta jaminan keamanan dari sejumlah negara yang akan bekerja tidak berbeda dengan komitmen pertahanan diri bersama NATO.
Dia menyebut Inggris, Cina, Amerika Serikat, Turki, Prancis, Kanada, Italia, Polandia, dan Israel sebagai penjamin yang mungkin, dan mengklaim beberapa dari mereka telah memberikan persetujuan awal mereka untuk melayani dalam kapasitas itu.
“Janji keamanan yang diusulkan tidak akan berlaku untuk bagian-bagian Ukraina yang statusnya masih dalam sengketa,” kata Arakhamia.
Ini termasuk Krimea, yang dianggap Rusia sebagai wilayahnya, dan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri, yang diakui Rusia sebagai negara berdaulat dan pasukannya mengambil bagian dalam permusuhan yang sedang berlangsung.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, dia berharap hasil negosiasi akan segera mengarah pada gencatan senjata dan resolusi politik yang berkelanjutan dari krisis tersebut.
Bulan lalu, Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian gencatan senjata Minsk, dan pengakuan Rusia akhirnya atas Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Jerman dan Prancis sebagai penengah telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik tersebut dengan paksa.(dam)
