INDOPOS.CO.ID – Salah satu angggota tim perunding Rusia, Leonid Slutsky mengatakan Moskow akan mengajukan tuntutan yang jauh lebih keras jika pembicaraan tentang penyelesaian damai konflik Ukraina dilanjutkan.
“Hari ini, kondisi di pihak kami akan lebih keras mengenai demiliterisasi dan denazifikasi. Lebih ketat baik dari segi esensi maupun jangka waktu pelaksanaannya,” kata Slutsky, yang memimpin Partai Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Pasrty (LDPR) di Duma Negara Rusia, dalam konferensi pers seperti dikutip rt.com, Rabu (20/7/2022).
Namun, kata Slutsky anggota parlemen menunjukkan bahwa saat ini Kyiv tidak menunjukkan keinginan untuk melanjutkan negosiasi.
Pada hari Senin, pembantu Presiden Rusia Yury Ushakov juga membahas kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan dengan Ukraina. Ia mengatakan bahwa tuntutan Rusia akan berbeda jika kedua belah pihak duduk di meja perundingan sekarang.
Namun, seperti halnya Slutsky, dia mengakui bahwa untuk saat ini, tidak ada kepentingan dalam hal ini baik dari Kyiv maupun negara-negara Barat yang mendukung Ukraina dalam konflik tersebut.
Proses perdamaian telah ditunda oleh pihak Ukraina setelah putaran negosiasi terakhir, yang berlangsung di Istanbul, Turki pada akhir Maret.
“Setelah itu, delegasi Ukraina tidak lagi berhubungan dengan kami,” kata Ushakov.
Moskow awalnya optimistis tentang hasil pembicaraan di kota terbesar di Turki, tetapi kemudian menuduh Kyiv mundur dari semua kemajuan pembicaraan yang telah dicapai di sana dan menyatakan bahwa mereka telah kehilangan semua kepercayaan pada para negosiator Ukraina.
Dalam wawancaranya dengan Forbes pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba menegaskan bahwa Kyiv hanya akan bersemangat untuk melanjutkan pembicaraan setelah Moskow menderita kekalahan di medan perang.
“Jika tidak, itu akan menjadi bahasa ultimatum lagi di pihak Rusia,” jelasnya.
Menurut Kuleba, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky tidak mengesampingkan kemungkinan negosiasi, tetapi tidak ada alasan untuk itu saat ini.
Meskipun pasukan Rusia terus mendapatkan tempat di Donbass, negosiator utama Ukraina David Arakhamia menyarankan bulan lalu bahwa Kyiv dapat mencapai posisi yang menguntungkan di garis depan pada akhir Agustus setelah melakukan operasi serangan balasan di daerah-daerah tertentu.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Namun Kyiv menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. (dam)
