INDOPOS.CO.ID – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan North Atlantic Treaty Organization (NATO) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara secara de facto terlibat dalam konflik Ukraina. Ia menyatakan fakta ini tidak akan mencegah Moskow untuk menindaklanjuti rencananya dan mencapai tujuan militernya di Ukraina.
Juru bicara Kremlin mengakui, bagaimanapun, bahwa campur tangan NATO membuat secara signifikan lebih sulit bagi Rusia untuk melakukan operasinya, meskipun itu tidak mengubah tujuannya.
“[Keterlibatan NATO] ini membutuhkan mobilisasi internal kami di bidang ekonomi dan bidang lainnya,” katanya seperti dikutip rt.com, Senin (17/10/2022).
Menurut Peskov ada perbedaan besar antara rezim Kyiv dan potensi NATO.
“Namun, potensi Rusia sendiri memungkinkan untuk melanjutkan operasi dalam keadaan seperti itu,” kata Peskov.
Juru bicara Kremlin tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana dan strategi Moskow dalam kampanye militer, yang telah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan. Awal pekan ini, Moskow membantah desas-desus bahwa operasi di Ukraina sedang dirancang ulang sebagai kampanye kontra-terorisme.
Peskov juga mengatakan pada saat itu bahwa belum ada keputusan mengenai penerapan darurat militer di wilayah Rusia yang menjadi sasaran serangan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Moskow juga membantah telah mempertimbangkan pembatasan perjalanan bagi pria yang memenuhi syarat untuk dinas militer di tengah mobilisasi parsial yang terus berlanjut.
Awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa lebih dari 200 ribu tentara cadangan telah dipanggil, sebagian besar masih menjalani pelatihan. Putin menambahkan bahwa rancangan tersebut akan selesai dalam waktu sekitar dua minggu.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan wilayah Donetsk dan Luhansk status khusus dalam negara Ukraina.
Perjanjian tersebut ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kyiv adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass, yang sejak itu bergabung dengan Federasi Rusia, sebagai negara merdeka, dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Namun, Kyiv menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. (dam)