INDOPOS.CO.ID – Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperkenalkan undang-undang tentang penangguhan Perjanjian START (Strategic Arms Reduction Treaty) Baru. Perjanjian ini merupakan perjanjian nuklir terakhir yang ada antara Moskow dan Washington.
Hal itu disampaikan Ketua Duma Negara Bagian Vyacheslav Volodin. Dia mengatakan Putin mengumumkan inisiatif tersebut selama pidato tahunannya kepada anggota parlemen.
Presiden Putin menjelaskan keputusannya dengan mengatakan bahwa perjanjian itu adalah warisan dari masa ketika Moskow dan Washington tidak menganggap satu sama lain sebagai musuh. Dia juga menuduh AS mencari hegemoni global dan NATO ingin menimbulkan kekalahan strategis di Rusia.
“RUU yang diperkenalkan oleh presiden akan ditinjau Rabu (22/2/2023) pada sesi pleno,” kata Volodin, seperti dikutip rt.com, Rabu (22/2/2023).
Dia menambahkan bahwa anggota parlemen akan mengambil keputusan tanpa penundaan. Jika diadopsi oleh Duma Negara, RUU tersebut kemudian harus disetujui oleh majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi.
“Jika Duma menyetujuinya, kami akan mendukungnya juga,” kata seorang sumber di Dewan Federasi.
Perjanjian START Baru awalnya ditandatangani pada tahun 2010 oleh Barack Obama dan Dmitry Medvedev dan bertujuan untuk mengurangi setengah dari jumlah peluncur rudal nuklir strategis yang ditempatkan di seluruh dunia.
Di bawah perjanjian itu, kedua negara seharusnya mengizinkan pihak lain melakukan inspeksi dalam jumlah terbatas per tahun untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Kecuali diperpanjang, perjanjian itu akan berakhir pada 2026.
Selama pidato Selasa (21/2/2023), Putin menuduh Barat menolak permintaan Moskow untuk memeriksa fasilitas nuklir Barat sesuai dengan perjanjian dengan dalih formal. Pada saat yang sama, anggota NATO menuntut akses ke fasilitas strategis Rusia, meskipun Perjanjian START Baru ditandatangani hanya oleh Moskow dan Washington. (dam)