Kremlin Tidak Khawatir dengan Surat Perintah ICC terhadap Presiden Vladimir Putin

Kremlin Tidak Khawatir dengan Surat Perintah ICC terhadap Presiden Vladimir Putin - tembok Kremlin - www.indopos.co.id

Rudal balistik RS-24 Yars Rusia bergerak di tanggul di sepanjang tembok Kremlin setelah parade militer Hari Kemenangan di Moskow, 9 Mei 2023. Foto: rt.com

INDOPOS.CO.ID – Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) adalah boneka kolektif Barat. Ia mengatakan, Rusia sulit membayangkan negara mana pun akan berani menegakkan surat perintahnya terhadap kekuatan nuklir yang berdaulat.

Media Serbia Bosnia ATV bertanya kepada Peskov tentang tuduhan ICC terhadap Presiden Vladimir Putin dan komisaris hak anak di Rusia Maria Lvova-Belova. Sebelumnya, ICC adalah pengadilan kejahatan perang ad-hoc untuk bekas Yugoslavia, yang menargetkan orang-orang Serbia secara tidak proporsional.

“Surat perintah ICC secara praktis berarti mungkin ada negara di luar sana yang kurang berdaulat, dan mungkin berpikir mereka memiliki kepentingan untuk bertindak berdasarkan surat perintah itu jika mereka mendapat kesempatan,” kata Peskov seperti dilansir rt.com, Kamis (11/5/2023).

“Tapi sulit bagi saya untuk membayangkan ada orang yang berani bertindak berdasarkan surat perintah itu terhadap presiden Rusia,” tuturnya.

“Itu tidak terpikirkan,” tambahnya.

Peskov menegaskan, Rusia adalah salah satu negara terbesar di dunia dan salah satu kekuatan nuklir terbesar.

Mengacu pada pengalaman yang sangat menyakitkan dari orang-orang Serbia Bosnia dengan pengadilan yang berbasis di Den Haag itu, Peskov menegaskan Rusia bukan penandatangan Statuta Roma dan tidak mengakui ICC.

“Dalam keadaan saat ini, kami menganggap lembaga itu (ICC) sebagai boneka kolektif Barat. Mereka menggunakannya untuk menekan negara kami. Mereka tidak akan berhasil,” kata juru bicara Putin.

Moskow telah mengevakuasi ribuan penduduk Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, dan Kherson, empat wilayah yang sebagian besar memilih untuk bergabung dengan Rusia September lalu.

Pada bulan Maret, dengan mengandalkan klaim pemerintah di Kyiv, ICC mengutip fakta tersebut untuk mengklaim bahwa Putin dan Lvova-Belova mengawasi deportasi tidak sah dan pemindahan tidak sah, anak-anak dari wilayah yang diduduki Ukraina. (dam)

Exit mobile version