INDOPOS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menaikkan plafon utang pada hari Rabu (31/52023), beberapa hari sebelum tenggat waktu untuk menghindari gagal bayar nasional.
Sebanyak 149 Republikan dan 165 Demokrat mendukung undang-undang tersebut, sementara 71 Republikan dan 46 Demokrat menentangnya.
Pemungutan suara dilakukan setelah Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan pemerintah dapat kehabisan uang untuk membayar tagihannya pada 5 Juni.
RUU tersebut menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025, dan membatasi pengeluaran non-militer, di antara langkah-langkah lainnya.
Presiden Joe Biden berterima kasih kepada anggota DPR tak lama setelah pemungutan suara untuk mengambil langkah maju yang penting untuk mencegah gagal bayar yang pertama kali dan melindungi pemulihan ekonomi bersejarah yang diperoleh dengan susah payah negara AS.
Biden menggambarkan kesepakatan yang dia buat dengan Ketua DPR Kevin McCarthy Sabtu (27/5/2023) sebagai kompromi bipartisan, tidak ada pihak yang mendapatkan semua yang diinginkannya.
Pemungutan suara mengikuti pertarungan yang berlarut-larut antara Partai Republik dan Demokrat atas prioritas pengeluaran. Ada juga kekhawatiran Partai Republik, yang memegang mayoritas di DPR, akan gagal mendukung Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal karena pertentangan yang datang dari barisan mereka sendiri.
Namun, McCarthy, seorang Republikan dari California, mengatakan dengan mendukung RUU tersebut, partai tersebut telah mengutamakan kepentingan warga Amerika.
“Mengesahkan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal adalah langkah pertama yang penting untuk mengembalikan Amerika ke jalurnya,” ucap McCarthy kepada wartawan, seperti dilansir rt.com, Kamis (1/6/2023).
Beberapa Republikan menampik ancaman gagal bayar utang AS sebagai taktik menakut-nakuti yang digunakan oleh Biden dan Demokrat untuk menerobos kebijakan pengeluaran mereka.
“Kita tidak akan default. Kita menerima rekor pendapatan,” kata Scott Perry, Ketua House Freedom Caucus.
Dia menambahkan tidak ada kemungkinan pemerintah akan berhenti mendanai program-program sosial yang penting. Perry berargumen bahwa RUU yang disahkan pada hari Rabu pada akhirnya akan menyebabkan kegagalan total Amerika Serikat.
Mantan Presiden Donald Trump, yang saat ini mencalonkan diri dalam pemilu 2024, juga mengkritik RUU tersebut. Dia mengatakan kepada sebuah stasiun radio di Des Moines pada hari Rabu bahwa AS akan default jika tidak dapat mengamankan kesepakatan yang diinginkan.(dam)