INDOPOS.CO.ID – Polisi Bangladesh menembakkan peluru karet dan gas air mata ke pendukung partai oposisi yang melempar batu dan memblokir jalan-jalan utama di ibu kota Dhaka untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
Pendukung Partai Nasionalis Bangladesh atau Bangladesh Nationalist Party (BNP) pada Sabtu (29/7/2023) membakar bus dan meledakkan bom molotov, saat mereka menuntut agar Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Mereka mendesak pemilihan berikutnya, yang diperkirakan awal tahun depan, diadakan di bawah pemerintahan sementara yang netral.
Partai tersebut, mengalami kesulitan sejak pemimpinnya Khaleda Zia dipenjara pada 2018 atas tuduhan korupsi, telah mengadakan demonstrasi yang lebih besar dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pada Jumat (28/7/2023), menarik puluhan ribu pendukung di tengah kemarahan tentang biaya hidup.
Pada Sabtu (29/7/2023), BNP mengatakan puluhan pendukungnya terluka. Polisi mengatakan sedikitnya 20 petugas terluka dalam bentrokan itu. Sedikitnya 90 orang ditangkap, sementara dua pemimpin senior BNP ditahan polisi dan kemudian dibebaskan, kata polisi.
Pemimpin senior BNP Abdul Moyeen Khan mengecam tindakan ketidakadilan polisi terhadap massa pengunjuk rasa.
“Tindakan yang merajalela hari ini, hanya menegaskan sifat otokratis dari rezim yang berkuasa dan sepenuhnya mengungkap motif mereka untuk tetap berkuasa melalui pemilihan yang curang. Polisi berusaha untuk membatasi hak dasar berserikat orang,” kata Moyeen seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (30/7/2023).
Faruq Ahmed, juru bicara Kepolisian Metropolitan Dhaka, mengatakan, pasukan kepolisian diserang tanpa alasan apa pun. Petugas kepolisian hanya berusaha untuk memperlancar arus lalu lintas.
“Kami harus menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk mengendalikan situasi,” ucapnya.
Tayangan TV menunjukkan polisi menggunakan tongkat untuk memukuli pengunjuk rasa di jalan. Ketegangan terlihat jelas di jalan-jalan saat penduduk terlihat mengalami banyak kekerasan. Partai Liga Awami yang berkuasa menyerukan protes balasan pada Minggu (30/7/2023), sementara oposisi menyerukan mobilisasi pada Senin (31/7/2023).
“Harga makanan melonjak di luar kendali bagi kebanyakan orang yang tidak mampu mereka beli seperti dulu sehingga ada ketidakpuasan besar di kalangan masyarakat,” ungkap massa pengunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa juga menuduh pemerintah melakukan pemilihan yang curang pada tahun 2014 dan 2018.
Yasasmin Kaviratne, juru kampanye regional untuk Asia Selatan di Amnesty International, mengatakan awal bulan ini bahwa meningkatnya ketegangan di Bangladesh cukup mengkhawatirkan.
“Orang-orang harus bebas untuk memprotes dan berbeda pendapat. Dengan meredam suara mereka, pemerintah memberi isyarat bahwa memiliki pandangan politik yang berbeda tidak dapat ditoleransi di dalam negeri,” ujar Kaviratne dan meminta polisi untuk menahan diri.
Tanvir Shakil Joy, anggota parlemen Liga Awami, menolak tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
“BNP dan partai afiliasinya membakar lebih dari tujuh bus dan memblokir jalan raya, kemudian polisi mengambil tindakan karena tidak ada partai politik yang dapat melanggar hak gerak rakyat jelata,” terangnya.
Menurut legislator, pemerintah secara tegas melarang pengunjuk rasa dari afiliasi apa pun untuk memblokir titik masuk utama ibu kota.
Dia mengatakan bahwa dua pemimpin senior BNP ditahan terlebih dahulu karena mereka bisa saja terluka dalam protes tersebut dan dibebaskan tidak lama kemudian.
Perdana Menteri Hasina, yang mempertahankan kontrol ketat sejak berkuasa pada 2009, dituduh melakukan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, menindak kebebasan berbicara dan menekan perbedaan pendapat sambil memenjarakan para pengkritiknya. (dam)