INDOPOS.CO.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, August Hamonangan mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bertindak tegas dan fokus pengendalian polusi udara di Jakarta. Menyusul pencemaran abu batu bara di kawasan Marunda.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait pencemaran abu batu bara. Berdasar hasil pengawasan, perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tahu polusi di Jakarta memang mengkhawatirkan. Tapi Marunda ini sudah masuk kasus berbahaya. Pemprov DKI tolong tindak tegas. Jangan sampai warga sakit dulu, baru bergerak,” kata August melalui gawai, Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Akibat pencemaran udara itu membuat sejumlah orang, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) berunjuk rasa di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2022). Mereka menuntut polusi batu bara diselesaikan.
“Kami mendengar kabar warga Rusunawa Marunda yang melakukan unjuk rasa akibat dari polusi debu hasil aktivitas pertambangan PT KCN. Kami mendukung masyarakat untuk melakukan protes,” imbuh August.
Ia meminta, Pemprov DKI melaksanakan kewajiban sesuai gugatan warga yang dikabulkan Majelis Hakim pada September 2021 lalu. Harus serius menjalankan gugatan warga.
“Pemprov DKI perlu ingat, pada 2021 lalu Majelis Hakim mengabulkan gugatan warga Jakarta tentang pencemaran udara. Isinya Pemprov harus melakukan pengawasan yang ketat,” ucap August.
Juru Bicara PT KCN Maya S Tunggagini mengatakan, pihaknya secara berkala melakukan tindakan preventif mengurangi pencemaran. Seperti memasang jaring untuk menghalau debu ke pemukiman dan penyiraman air secara berkala.
Di kawasan Marunda terdapat delapan pelabuhan yang melakukan bongkar muat batu bara di antaranya Marunda Center, PT KCN dan enam Badan usaha pelabuhan di Sungai Blencong.
“Sejauh ini tindakan-tindakan pelestarian lingkungan termasuk upaya pencemaran udara telah kami upayakan,” ujar Maya di Jakarta, Selasa (15/3/2022). (dan)
