Soal Pelebaran Trotoar di Jalan Juanda, Komisi D DPRD: Gubernur DKI Tak Punya Konsep yang Jelas

trotoar

Para pengusaha kuliner yang tergabung dalam komunitas pengusaha kuliner Jalan Juanda dan warga sekitar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Juanda Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6) sore. Foto: M Husen

INDOPOS.CO.ID – Proyek pelebaran trotoar Jakarta yang memakan lebar jalan raya, mendapat kritik anggota DPRD DKI Jakarta.

Selain menambah kemacetan akibat badan jalan menyempit, juga dijadikan tempat parkir liar ojek online.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI August Hamonangan, ruang bagi pejalan kaki belum diutamakan dan seragam dalam aspek kenyamanan. Meski diklaim terintegrasi dengan transportasi.

“Terlihat bahwa Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya, terutama Dinas Bina Marga tidak punya konsep, yang jelas dan terintegrasi dalam melakukan kegiatan pembangunan trotoar tersebut,” kata August melalui gawai, Jakarta, Sabtu (18/6/2022).

Tak heran gencarnya proyek pelebaran trotoar, tapi masih sepi digunakan masyarakat. Apalagi tidak pernah ada contoh langsung dari aparatur sipil negara (ASN) yang sering berjalan di trotoar.

“Konsep pembangunan atau pengadaan trotoar harusnya disesuaikan juga dengan upaya edukasi, serta pemberian contoh ASN yang berjalan kaki ke kantor,” ucap August.

Pelebaran jalur pejalan kaki telah mendapat penolakan oleh para pengusaha kuliner, yang tergabung dalam komunitas pengusaha kuliner Jalan Juanda dan warga sekitar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Juanda Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022) sore.

Para pengusaha kuliner tersebut dengan tegas menolak pelebaran trotoar, yang akan mengakibatkan penyempitan jalan dan berdampak bangkrutnya usaha mereka.

“Kami menolak secara tegas pelebaran trotoar karena akan mengancam usaha kami yang baru saja lepas dari Pandemi Covid-19,” ujar Ketua Komunitas Pengusaha Kuliner Juanda, Eko Sriyanto Galgendu.

Mereka berada di sini sudah biasa menjamu para tamu baik dari Mabes TNI Angkatan Darat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan lainnya.

Rencana pelebaran trotoar yang dilaksanakan Dinas Bina Marga di sekitara ring satu Istana Kepresidenan, menurut Eko akan mengakibatkan penyempitan jalan dan berkurangnya jumlah parkir kendaraan.

“Penyempitan jalan akan menjadikan dampak kemacetan, padahal salah satu janji Anies Bawesdan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan,” kata pengusaha asal Kota Solo itu. (dan)

Exit mobile version