Soal Pelebaran Trotoar di Jalan Juanda, Pengamat Tata Kota Bilang Begini

kuliner

Para pengusaha kuliner yang tergabung dalam komunitas pengusaha kuliner Jalan Juanda dan warga sekitar menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Juanda Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6) sore. Foto: M Husni

INDOPOS.CO.ID – Pembangunan trotoar yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat kritik dan penolakan dari para pengusaha kuliner tergabung dalam komunitas pengusaha kuliner Jalan Juanda. Mereka khawatir tempatnya bangkrut dan menambah kemacetan.

Para pengusaha kuliner dan warga sekitar itu menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Juanda Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022) sore. Hal bentuk penolakan terhadap kebijakan pelebaran trotar di Jalan Juanda.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, proyek pelebaran trotoar Jakarta yang memakan lebar jalan raya bisa saja tidak menyebabkan kemacetan, dengan merekayasa lalu lintas.

“Ya bisa (tidak macet), dengan merekayasa seperti mengalihkan arus lalin, membatasi kendaraan yang melintas, serta mempercepat pembangunan trotoar,” kata Joga saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (18/6/2022).

Ia berpendapat, warga harus diedukasi bahwa kota yang beradab dan layak huni itu merupakan kota yang menyediakan trotoar lebar, nyaman dan aman.

“Warga juga harus didorong, untuk beralih ke transportasi massal dan dibiasakan berjalan kali di trotoar,” tutur Joga.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyatakan, rencana perluasan trotoar di Juanda Raya Jakarta Pusat, sekitar ring satu Istana Kepresidenan tak perlu dipersoalkan. Paling penting semua pihak tak ada yang dirugikan.

“Harus taat aturan, negara ada yang atur kok. Nanti trotoarnya ditata ditertibkan, tempat usahanya ditertibkan juga, disesuaikan. Sehingga seimbang. Tidak usah khawatir,” ujar Yayat.

Ketua Komunitas Pengusaha Kuliner Juanda, Eko Sriyanto Galgendu mengungkap, para tempat usaha itu sudah biasa menjamu para tamu baik dari Mabes TNI Angkatan Darat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan lainnya.

Rencana pelebaran trotoar yang dilaksanakan Dinas Bina Marga di sekitara ring satu Istana Kepresidenan, menurut Eko akan mengakibatkan penyempitan jalan dan berkurangnya jumlah parkir kendaraan.

“Penyempitan jalan akan menjadikan dampak kemacetan, padahal salah satu janji Anies Bawesdan sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan,” cetus Eko sekaligus Pengusaha asal Kota Solo itu.

Bahkan, selama ini dari pertigaan kawasan Pecenongan hingga Stasiun Juanda kurang lebih 100 kendaraan yang parkir di pinggir jalan.

“Tempat parkir di kawasan tersebut juga dimanfaatkan oleh Pemda, Kemendagri, Istana Negara, Kemenkumham untuk kegiatan. Bahkan, Jalan Juanda Raya dijadikan jalan alternatif ketika ada demo,” beber Eko. (dan)

Exit mobile version