HUT ke-50, ASPPHAMI DPD DKI Gelar Turnamen Bulutangkis

Hall-badminton

Turnamen bulutangkis ASPPHAMI di Jakarta Foto: Nasuha/ INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Turnamen bulutangkis ini untuk mempererat silaturahmi dan keakraban para pengurus dan perusahaan vektor di DKI Jakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) DKI Jakarta Zulkirman kepada INDOPOS.CO.ID, Kamis (9/2/2023).

Ia menuturkan, turnamen yang baru pertama kali digelar tersebut untuk memeriahkan HUT ke-50 ASPPHAMI. Pada kesempatan yang sama ia mengungkapkan, pengendalian hama bukan hanya penanganan nyamuk demam berdarah dan malaria.

“Kasus malaria tinggi. Saat ini kami fokus di Kepulauan Seribu dan wilayah Jakarta Utara,” bebernya.

Sementara untuk penanganan nyamuk demam berdarah, lanjut dia, dilakukan hampir seluruh wilayah Jakarta. Beberapa daerah menjadi prioritas di antaranya: Cengkareng, Jakarta Barat, Duren Sawit, Cakung untuk Jakarta Timur dan wilayah Jakarta lainnya.

“Kami tidak hanya bisnis, penanganan kami lakukan juga secara sosial,” katanya.

Tidak hanya itu saja, sikat dia penanganan untuk keamanan gedung juga menjadi utama. Sebab, tak sedikit kebakaran gedung dan permukiman warga disebabkan oleh hama tikus. “Hama tikus bukan sekedar hama. Peristiwa kebakaran di Jakarta banyak disebabkan oleh tikus. Tikus mengigit kabel listrik dan terjadi konsleting listrik,” ungkapnya.

Ia berharap kepada pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menambah anggaran untuk penanganan hama vektor, terutama pada program pencegahan. Sebab, pengendalian hama saat muncul kasus, kerap tidak terkendali.

“Misalnya kasus demam berdarah. Saat kasus muncul, penanganan di hari ke-14 virus sudah meluas,” bebernya.

“Saran kami lakukan pengendalian sebelum muncul wabah. Dan kami melakukan kerjasama dengan BMKG. Pencegahan dilakukan sebelum masuk musim penghujan,” imbuhnya.

Terkait penanganan vektor rayap, masih ujar dia, Pemprov DKI telah memiliki peraturan gubernur (Pergub) Nomor 35/2017. Bahwa setiap bangunan pemerintah harus dilakukan antirayap.

“Sekarang dilakukan oleh kontraktor sipil, merek hanya semprot-semprot tidak profesional, jadi hasilnya tidak maksimal,” katanya.

“Harusnya ini dilakukan oleh profesional, bukan oleh kontruksi,” imbuhnya.

Penanganan antirayap, menurut dia telah bergeser paradigmanya. Bahwasanya pengendali rayap untuk menjaga isi bangunan seperti arsip hingga buku-buku.

“Arsip ini sangat bahaya kalau dimakan rayap. Bahkan rayap masuk ke brankas,” ungkapnya.

“Untuk bangunan ini berpotensi roboh hingga 60 sampai 70 persen dalam kurun waktu 5-10 tahun. Dan kerugiannya yang harus dicegah, karena berpotensi ada korban jiwa dan materi,” imbuhnya. (nas)

Exit mobile version