INDOPOS.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyoroti penyaluran dana corporate social responbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dari anak usaha dari Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak akuntabel dan transparan.
“Kami minta Pj (Penjabat) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menindak tegas ini,” ujar Direktur Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LEMI PB HMI) Sudirman Hasyim di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Sudirman menilai, penyaluran dana CSR tersebut tidak tepat sasaran. Banyak nepotisme dalam penyaluran yang seharusnya diperuntukkan untuk seluruh warga DKI Jakarta.
“Kalau penilaian atas penyaluran manfaat terus dibuat subjektif, bagaimana mungkin dia bisa melakukan pemerataan manfaat CSR di area kerja mereka,” katanya.
“Kalau udah subjektif, pasti udah gak transparan. Kami minta dibuka saja,” sambungnya.
Sudirman berencana akan melakukan audensi langsung ke Pj Gubernur dan Komisi B DPRD DKI. Agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperhatikan masyarakat yang terdampak dari penyelewengan dana CSR tersebut.
“Kami minta Pj Gubernur DKI dan Komisi B DPRD DKI melakukan evaluasi anak usaha Jakpro ini,” ucapnya. (nas)