INDOPOS.CO.ID – Juru Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Muhammad Aminullah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak berhasil meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
Pasalnya, evaluasi tersebut merujuk pada insiden kematian seorang remaja berusia 13 tahun di Pulogadung, Jakarta Timur, yang terjadi akibat terseret arus banjir pada Kamis, 29 Februari 2024.
“Jatuhnya korban jiwa akibat banjir seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah serius meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat Jakarta,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima indopos.co.id, pada Sabtu (2/3/2024).
Menurutnya, masalah banjir di Jakarta tidak hanya sekadar peristiwa berulang yang telah terjadi selama beberapa dekade.
“Dengan sejarah tersebut, pemerintah seharusnya fokus pada penguatan adaptasi bencana di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah juga dianggap kurang berhasil dalam menangani krisis lingkungan yang menyebabkan peningkatan risiko banjir di Jakarta.
“Berdasarkan catatan Walhi Jakarta, sekitar 90 persen wilayah ibu kota kini merupakan zona yang sudah terbangun dan tertutup oleh beton,” kata dia.
Ia menuturkan, kondisi tersebut juga diperparah minimnya area resapan air seperti ruang terbuka hijau yang jumlahnya kurang dari 5 persen.
“Dampaknya adalah kapasitas tanah untuk menyerap air hujan semakin menurun, yang berkontribusi pada peningkatan potensi banjir. Hingga saat ini, situasi tersebut belum mengalami perubahan signifikan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Jakarta adalah wilayah yang rentan terhadap banjir, dan situasinya semakin diperburuk oleh pembangunan yang merusak lingkungan, termasuk daerah resapan air.
“Keduanya merupakan faktor yang belum optimal dalam penguatan adaptasi di tingkat masyarakat. Jika tidak ada perubahan, diprediksi bahwa korban jiwa akibat banjir akan terus terjadi di masa mendatang,” jelas dia.
Walhi Jakarta menekankan pentingnya Pemprov DKI Jakarta untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam agenda pembangunan ke depan.
“Prioritas tersebut melibatkan pemulihan kondisi lingkungan hidup yang saat ini kritis, serta peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai risiko bencana di Jakarta,” tegas dia.
Walhi Jakarta menuntut agar arah pembangunan di Jakarta menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan hanya menuruti keinginan para pemodal.
“Hanya dengan pendekatan seperti itu, Jakarta dapat menjadi kota yang tangguh terhadap bencana, termasuk banjir dan krisis iklim,” pungkasnya. (fer)