INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk segera disahkan.
Menko berharap langkah ini benar-benar menjadi solusi bagi persmasalahan kekerasan seksual yang makin marak terungkap.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Percepatan Penyusunan dan Pembahasan UU TPKS, di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di Jakarta, Jumat (4/2/2022).
“Saya sangat mendukung kerja keras Ibu MenPPPA Bintang Puspayoga sebagai leading sector untuk penyelesaian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah sangat lama berproses,” ujar Muhadjir.
Hal ini harus mendapatkan dukungan berbagai pihak, setelah berlarut-larut sejak tahun 2016 dan hilang timbul di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR.
Kini RUU TPKS yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa, 18 Januari 2022.
RUU inisiatif ini kemudian secara resmi akan dikirim Presiden, kemudian akan ditindaklanjuti sebagaimana peraturan undang-undang yang berlaku.
Menurut Muhadjir, dengan momentum positif ini, maka pengesahan RUU TPKS sebagai Undang-Undang resmi harus segera dipercepat. “Ini mumpung (RUU TPKS) sedang timbul, jangan sampai tenggelam lagi. Ini harus kita kejar tayang betul,” tegasnya.
Menko PMK mengatakan bahwa fakta belakangan ini sangat banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang mencuat ke permukaan. Karena itu UU ini perlu segera disahkan karena sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh banyak pihak.
“Jangan sampai hilang lagi. Karena itu kita harus mempercepat pengesahan UU ini,” sebutnya.
Muhadjir meminta Kementerian PPPA selaku leading sector agar segera menyelesaikan permasalahan dalam substansi-substansi yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu agar seluruh kalangan masyarakat bisa menyetujui pengesahan RUU ini.
“Saya yakin tidak ada satupun entitas yang menolak undang-undang ini. Kalau ada penolakan hanya pada tataran semantik atau konstruksi isi. Kalau sudah selesai ini pasti disetujui,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa substansi dari RUU TPKS ini terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. Bintang menyampaikan, KPPPA telah melakukan berbagai upaya yang melibatkan DPR, organisasi, atau tokoh-tokoh agama dan adat lembaga masyarakat akademisi, media massa, juga jajaran pemerintah serta institusi penegak hukum.
Menteri PPPA Bintang menyampaikan, saat ini Kementerian PPPA selaku leading sector bersama Tim Gugus Tugas percepatan RUU TPKS yang terdiri KPPPA, Kemenkumham, Kemensetneg, Kemendagri, dan KSP, telah merumuskan 623 Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang akan menjadi lampiran Surat Presiden (Surpres) ke DPR.
“Untuk segera teralisasi, kami mengharapkan semua pihak, organisasi, tokoh agama, akademisi, pemerintah penegak hukum, dan media tentu masing masing berperan penting,” katanya.(ney)
