INDOPOS.CO.ID – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mematahkan klaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, berdasarkan analisa big data terdapat sekitar 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial itu juga diklaim oleh Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Klaim yang dilakukan Luhut amat berlebihan. Pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan analisa big data yang kami miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok tidak sampai 1 juta orang,” ungkap Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
Ia menyebut, jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87 ribu percakapan di YouTube, 134 ribu percakapan di Instagram dan 454 ribu di TikTok.
“Media sosial paling ribut seperti Twitter, percakapan tentang pemilu hanya melibatkan 17 ribu akun unik,” bebernya.
Justru dari analisa big data yang digunakan oleh DPD RI, LaNyalla menyebut percakapan pemilu tak sebesar percakapan ibu-ibu dan masyarakat umum soal kelangkaan minyak goreng, gula pasir dan komoditas kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Justru dari big data terlihat jika masyarakat lebih menitikberatkan perhatian mereka pada kelangkaan dan antrian ibu-ibu saat membeli minyak goreng. Dari big data tersebut percakapan tentang minyak goreng yang hilang dari pasaran mencapai 3.272.780 percakapan,” ungkapnya.
Dari data-data itu, LaNyalla meyakini jika pendapat Menko Luhut Pandjaitan bahwa ada 110 juta pengguna media sosial membicarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak kredibel.
“Justru hingga Jumat (11/3/2022) sore, kecenderungan sentimen negatif terhadap wacana ini meningkat. Skornya sudah melebihi 50 persen jika dibandingkan pada skor sentimen pada Februari 2022. Termasuk adanya peningkatan emosi anger (marah) sebesar 8 persen,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam perbincangan podcast Deddy Corbuzier, Jumat (11/4/2022) kemarin mengklaim memiliki data akurat soal dukungan masyarakat terhadap penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Suara rakyat itu kalau memang suara itu besar, iya kan DPR-nya, parpol-parpolnya mesti dengar. Itu kan konstituen dari pada parpol-parpol itu tadi,” katanya.
Dia mengklaim berdasarkan data, dari 110 juta subjek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan Pemilu dan 40 persennya menolak. Mereka yang mendukung penundaan Pemilu itu datang dari masyarakat kelas menengah ke bawah. (nas)