INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti meminta pejabat negara tidak serampangan menyampaikan data yang belum jelas kebenerannya.
Permintaan itu sekaligus menanggapi klaim Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, bahwa ada big data 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda.
“Pejabat Negara tidak boleh sesumbar berbicara data, yang tidak transparan,” kata Ray melalui gawai, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Ia menyatakan, data yang bisa diakses sendiri sebaiknya tidak dipergunakan untuk mempengaruhi publik apalagi disebut terkait dengan keputusan politik.
“Data internal cukup disampaikan dan dibahas secar internal dan untuk kepentingan internal pula,” tutur Ray.
Jika data yang tersebut memang benar, maka sebaiknya dibuka secara gamblang ke publik. Sehingga dapat uji kevalidannya. Termasuk analisis big data dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
“Jika pak LBP dan Cak Imin merasa bahwa data itu benar, solid dan bisa diandalkan maka sebaiknya data itu dibuka dengan sejelas-jelasnya biar publik dapat mempelajari, verifikasi dan menguji kesahihannya,” ujar Ray.
Cak Imin pernah menyebutkan banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Namun, banyak pihak meragukan kebenarannya.
“Tolong disampaikan di mana data itu dapat ditemukan, dan dengan cara apa masyarakat bisa bebas mengaksesnya,” ucapnya.
Luhut mengemukakan, data tersebut saat menjadi tamu dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022). Dia mengantongi data aspirasi rakyat Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024.
“Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” kata Luhut.(dan)