INDOPOS.CO.ID – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) bersinergi menangani Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Direktur Perawatan Kesehatan dan Rahabilitasi Muji Raharjo mengatakan, masalah Covid-19 perlu mendapat prioritas bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali Ditjenpas, khususnya di Lapas dan Rutan. Untuk itu, perlu mitigasi dan penanganan serius, sehingga penularan di Lapas dan Rutan bisa dicegah dan ditangani dengan baik.
“Covid-19 menjadi prioritas nasional, tanpa terkecuali bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), petugas Pemasyarakatan serta masyarakat yakni pengunjung baik di Lapas maupun Rutan,” ujar Muji Raharjo dalam keterangan, Selasa (15/3/2022).
Selain itu, menurut dia, saat ini pemerintah sudah mengubah status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Hal ini tentunya menjadi berita baik, namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan.
“Pandemi Covid-19 yang sebentar lagi akan menjadi endemi perlu disikapi dengan bijaksana. Tidak ada salahnya kita tetap menjaga diri dan patuhi prokes,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi finalisasi modul penanganan Covid-19 di Lapas dan Rutan yang telah disusun bersama oleh Ditjenpas dan UNODC. “Hal ini penting. Jangan sampai ada lagi korban jiwa lagi dan masalah kesehatan lainnya yang mungkin terjadi jika kita terlena serta tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik,” terangnya.
Ia berharap kerja sama antara Ditjenpas-UNODC tetap terjalin dengan baik dalam penanganan Covid-19 di UPT Pemasyarakatan, khususnya peningkatan dan penguatan kapasitas seluruh petugas Pemasyarakatan, dalam hal ini bagi petugas medis.
“Saya harap kita sama-sama bangkit dari pandemi ini. Saya yakin Ditjenpas dan UNODC punya tujuan yang sama dalam penanganan Covid-19 di UPT Pemasyarakatan,” tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi Hetty Widiastuti. Dia mengatakan, UNODC sangat komprehensif mendukung penguatan kapasitas petugas dalam penanganan Covid-19 dan screening Tuberculosis di enam wilayah besar di Indonesia, termasuk Jawa dan Sumatera.
“UNODC sangat mendukung untuk melihat secara langsung screening di enam wilayah dan 64 UPT Pemasyarakatan yang telah dilaksanakan bulan lalu,” ujarnya.
Sementara itu, Ade Aulia selaku Program Coordinator DDR and HIV on UNODC mengungkapkan, finalisasi modul penanganan Covid-19 di UPT Pemasyarakatan Indonesia akan ditindaklanjuti dengan pelatihan dan e-learning agar mencakup ke seluruh UPT Pemasyarakatan.
“Kami sudah tindak lanjuti mekanisme dan finalisasi modul mitigasi serta penanganan Covid-19 di UPT Pemasyarakatan. Tahun ini kami sudah siapkan beberapa agenda teknis, seperti pengembangan survelen penyakit, finalisasi modul survelen, dan supervisi bimbingan teknis (bimtek) untuk mengetahui akses survelen penyakit,” ujarnya.
Ade juga menyampaikan ke depannya UNODC akan melakukan bimtek tambahan dan sharing, termasuk pelatihan bagi seluruh petugas untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman dan pelaksanaan modul terkait mitigasi serta penanganan Covid-19 di UPT Pemasyarakatan.
“Kami akan upayakan tahun ini seluruh kegiatan bimtek dapat terlaksana sehingga tingkat pemahaman dan aktualisasi petugas Pemasyaraktan terkait mitigasi dan penanganan COVID-19 terlaksana dengan baik,” tutupnya. (nas)