INDOPOS.CO.ID – Badan Ekeskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi geruduk Istana. Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Kaharuddin mengatakan, aksi akan dilakukan pukul 10.00 WIB hari ini, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, awal 2022 menjadi hal yang menyeramkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebab, berbagai permasalahan datang silih berganti.
“Tahun baru yang seharusnya disambut dengan meriah malah disambut dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia,” kata Kaharuddin melalui gawai, Senin (28/3/2022).
Beberapa yang menjadi perhatian, menurut dia, yakni mengenai isu ketahanan pangan. Harga minyak yang melonjak menjadikan rakyat sengsara. Permasalahan terkait minyak goreng ini mengingatkan kita akan kasus kelangkaan alat pelindung diri (APD), masker, dan suplemen penunjang kesehatan lainnya di awal pandemi.
“Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ketersediaan bahan pokok ini, seperti: kelangkaan, harga tinggi, panic buying, ketidakmampuan pemerintah untuk segera menstabilkan harga, dan berbagai dampak lainnya,” ungkapnya.
Beberapa isu yang lain, lanjut dia, seperti konflik Wadas yang tak kunjung berhenti dari tahun 2019 lalu. Wadas hingga kinipun tetap menjadi polemik berkepanjangan. Tak ada penyelesaian sistematis dan humanis yang diberikan oleh pemerintah.
“Yang ada hanyalah tindakan represif aparat yang menunjukkan cerminan pemerintah pusat dalam penyelesaian masalah,” katanya.
Isu lainnya, masih ujar dia, adalah pemindahan Ibu Kota Baru (IKN). Isu ibu kota baru terlanjur ramai, di atas basis yang belum kuat. Perangkat undang-undang (UU) yang belum matang, serta beberapa hal yang harusnya menjadi urgensi sejak awal diumumkan malah belum matang sempurna.
“Banyak hal yang dipaksakan, pengkajian ibu kota baru perlu dilakukan kembali agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,” ucapnya.
Ia menyebut, pada aksi kali ini, BEM SI menyampaikan enam tuntutan rakyat. Di antaranya, menuntut pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok, mendesak presiden untuk segera mencopot Menteri Perdagangan M. Luthfi.
Lalu, menuntut lembaga negara untuk tetap menyelenggarakan pemilu 2024, menolak segala upaya untuk mengubah pembatasan masa jabatan presiden, mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah (Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 23 dan Pasal 36) serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi dan kebencanaan.
“Kami juga mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janjijanji kampanye di sisa masa jabatannya,” ujarnya. (nas)
