INDOPOS.CO.ID – Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengurangi pengeluaran masyarakat dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.
Kemensos menyediakan data yang terus diperbarui sebagai basis penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.
Mewakili Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat menyatakan, BLT Minyak Goreng masuk dalam rumpun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“Sesuai arahan Presiden, penerima (BLT) Minyak Goreng adalah penerima manfaat BPNT dan PKH,” kata Harry dalam acara Media Briefing BLT Minyak Goreng secara virtual di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Sasarannya para warga pra-sejahtera yang terekam datanya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemensos secara periodik terus memperbarui DTKS.
“Untuk data, terus menerus kita tingkatkan validitas dan realiabilitas ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos dari DTKS termasuk PKH dan BPNT/Program Sembako,” tutur Harry.
Kemensos telah meningkatkan pembaruan data untuk memastikan validitas data. Dari sebelumnya setahun dua kali dan saat ini Menteri Sosial melakukan setiap bulan.
“Menteri Sosial melakukan updating setiap bulan dengan data yang berbasis by name by address, dengan data Dukcapil atau Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ungkap Harry.
Bahkan, upaya meningkatkan validitas data dilakukan dengan dukungan inovasi teknologi, misalnya dengan geo-tagging melalui citra satelit. Hal itu memungkinkan dalam DTKS terbaru dilengkapi dengan foto kondisi rumah penerima bantuan.
“Data tersebut tersaji secara real time saat penyaluran bansos baik untuk penerima BPNT maupun PKH. Jadi, kami yakin ketepatan sasaran bansos akan jauh lebih baik,” imbuh Harry. (dan)
