INDOPOS.CO.ID – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta Prof Ni’matul Huda berpendapat aksi demontrasi yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/4/2022) merupakan buntut kegaduhan isu penundaan Pemilu 2024.
Kegaduhan tersebut bergulir di internal menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagian menteri mendukung isu tersebut. Andai hal itu tak terjadi, maka tak akan menyulut kemarahan publik.
Wacana itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Sementara dari kalangan partai politik ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
“(Seandainya tidak ada) usulan-usulan dari para menteri Bahlil, Luhut Binsar, dan Airlangga, serta Ketua-ketua parpol (PKB, PAN dan Golkar) mungkin rakyat tidak marah dan turun ke jalan,” kata Ni’matul Huda melalui gawai dari Jakarta, Senin (11/4/2022).
Di sisi lain, ada menteri sekaligus ketua umum partai politik yang sibuk berkampanye menjadi calon presiden pada Pemilu 2024. Termasuk Ketua PKB Muhaimin Iskandar juga berkampanye jadi calon presiden di Pemilu 2024.
Ia menyinggung hasrat politik para menteri kabinet Jokowi. Sebab hal tersebut tidak menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat.
“Janganlah kita mempermalukan diri kita sendiri karena ambisi yang tak tertahankan. Jadilah pemenang di hati rakyat dengan pengabdianmu,” ujar Ni’matul Huda.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta hari ini. Sebanyak 1.000 mahasiswa disebut bakal turun ke jalan.
BEM SI akan menyampaikan aspirasi mereka terhadap sejumlah hal kepada pemerintah. Di antaranya adalah soal penundaan pemilu 2024, dan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng.(dan)
