INDOPOS.CO.ID – Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Hal ini pun diyakini dan terus berupaya diwujudkan oleh Bea Cukai, sebagai instansi kepabeanan yang memiliki fungsi sebagai industrial assistance dan trade facilitator. Salah satu upaya perwujudannya ialah dengan membuka ruang diskusi dan konsultasi dengan para stakeholdres atau pemangku kepentingan pada saat menerima kunjungan para stakeholders ke kantor-kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan pada dasarnya penyelenggaraan good governance tergantung pada tiga pihak, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. “Ketiganya merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan membentuk sistem, sehingga harus selalu menjaga sinergi untuk penyelenggaraan good governance. Kami pun menerima dengan tangan terbuka bila para pemangku kepentingan atau pengguna jasa ingin berkunjung untuk sekadar bersilaturahmi, berkonsultasi masalah kepabeanan dan cukai, atau menyampaikan saran yang dapat membantu kami memperbaiki layanan,” ungkapnya.
Tiga kantor pelayanan Bea Cukai, yaitu Bea Cukai Luwuk, Bea Cukai Semarang, dan Bea Cukai Yogyakarta di bulan Maret 2022 telah menerima kunjungan kerja dari para stakeholders masing-masing. Bea Cukai Luwuk menerima kunjungan Branch Manager PT Meratus Line Cabang Luwuk yang menginformasikan telah dibukanya rute baru pelayaran Meratus yang melayani rute Jakarta-Semarang-Surabaya-Qingdao-Shanghai. Hal itu menjadi peluang besar dalam meningkatkan ekspor demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya pelayaran Indonesia yang berhasil membuka rute internasional akan mendukung program peningkatan ekspor, terutama dalam hal mewujudkan penurunan biaya logistik dan keterbatasan kontainer.
“Atas hal tersebut, Bea Cukai Luwuk mengajak PT Meratus Line Cabang Luwuk untuk meningkatkan kolaborasi dalam rangka akselerasi ekspor di Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Diharapkan dengan adanya rute internasional oleh pelayaran Meratus dapat memecahkan masalah-masalah yang sering timbul di Kabupaten Banggai terkait ekspor, seperti biaya logistik yang tinggi (high cost) dan kurangnya ketersediaan kontainer ekspor,” ujar Hatta.
Penguatan kerja sama juga menjadi topik utama dalam kunjungan Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Semarang ke Bea Cukai Semarang. APKB adalah organisasi yang menjadi wadah tempat berhimpunnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan penetapan sebagai kawasan berikat dari Kementerian Keuangan. Dalam kunjungannya, selain bertujuan untuk mempererat kerja sama, APKB dan Bea Cukai Semarang juga membahas program kerja selama tahun 2022.
“Semoga dengan adanya silaturahmi dan diskusi tersebut, hubungan antara APKB dengan Bea Cukai Semarang dapat terus terjalin dengan erat. Selain itu, Bea Cukai Semarang juga diharapkan dapat terus memahami segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Hatta.
Tak hanya dari pihak swasta, Bea Cukai juga menerima kunjungan kerja dari instansi pemerintah, seperti Bea Cukai Yogyakarta yang menyambut Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan pengajuan penawaran bantuan untuk penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara yang dilakukan oleh Bea Cukai Yogyakarta.
Rupbasan merupakan tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Fasilitas ini ada di setiap ibu kota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabangnya. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.
“Kunjungan tersebut sangat bermanfaat, bukan hanya bagi pihak Rupbasan, tetapi juga bagi Bea Cukai Yogyakarta yang jadi memahami bahwa Bea Cukai dapat memanfaatkan fasilitas Rupbasan untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang bukti sebagai pendukung proses peradilan,” lanjutnya.
Beragam informasi bermanfaat yang diapatkan dari adanya diskusi dan kolaborasi berbagai pihak ini lah yang menjadi sasaran Bea Cukai dalam menerima kunjungan para stakeholders, “Dengan adanya transparansi dalam rangka perwujudan good governance, maka seluruh informasi baik tentang proses pemerintahan ataupun proses bisnis pihak swasta dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat.”
Hatta pun menegaskan terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempererat komunikasi dan jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) hingga akhirnya bisa menghasilkan output yang berkualitas, yaitu perbaikan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat. (ipo)
