Hindari Kemacetan, KPP: Distribusikan Migor dari Produsen Langsung ke Pedagang

minyak goreng

Komite Pedagang Pasar (KPP) dan GASMAP meninjau Pasar Kramatjati, Jaktim. Foto: Nasuha/ INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang (GASMAP) meninjau langsung distribusi minyak goreng di Pasar Kramatjati. Ketua Umum KPP yang juga Penggagas Pendiri GASMAP Abdul Rosyid Arsyad mengatakan, kemudahan distribusi ke pedagang akan mempermudah distribusi ke masyarakat.

“Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada BUMN yang menjadi produsen minyak goreng terbesar, melebihi produsen swasta,” ujar Abdul Rosyid Arsyad di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Menurut dia, ke depan BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan. Tetapi juga menjadi produsen pangan, khususnya minyak goreng.

“Selama ini produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya dari hulu sampai hilir BUMN dan pemerintah yang kendalikan, agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung tingginya harga minyak goreng,” ungkapnya.

Ia menegaskan, negara harus menang dan bebas dari kartel dan mafia pangan. Oleh karena itu BUMN Pangan harus kuasai pangan dari hulu sampai hilir serta dari produksi sampai penjualannya.

Lebih jauh dia mengatakan, untuk mengatasi masalah minyak goreng pemerintah harus tegas kepada produsen minyak goreng curah. Dengan meminta mereka untuk mengeluarkan hasil produksinya dengan cepat.

“Harus segera didistribusikan langsung ke pedagang dengan cepat. Dan jangan sampai macet di jalur distribusi,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Rosyid, jalur pendistribusiannya harus dipotong, yakni cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food seperti Rajawali Nusindo dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Agar didistribusikan langsung ke pedagang dan masyarakat.

“Ke depan harus ada sikap tegas secara hukum. Ekspor secara illegal minyak goreng dan kelebihan qouta ekspor jadi tugas Kemendag. Demikian juga Badan Pangan Nasional ada komoditas minyak goreng di sana. Lalu tugas BUMN Bidang Pangan harus segera membangun pabrik minyak goreng,” jelasnya. (nas)

Exit mobile version