Kamis, 7 Juli 2022
No Result
View All Result
www.indopos.co.id

Magazine Paten kesatu 2022

  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Serahkan Sertipikat Tanah, DPR Harapkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

by arm
Selasa, 26 April 2022 - 16:07
in Nasional
Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN menyerahkan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (25/4/2022).

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang pada Senin (25/4/2022). Sertipikat tanah yang diserahkan sejumlah 49 sertipikat yang terdiri dari 11 sertipikat dari Kota Padang, 17 sertipikat dari Kabupaten Padang Pariaman, dan 20 sertipikat dari Kabupaten Solok. Sertipikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di masing-masing kabupaten/kota.

Hadir untuk menyerahkan langsung kepada 9 orang perwakilan, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Guspardi Gaus. Dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat, Guspardi Gaus menyoroti dua hal, yaitu terkait dengan tanah ulayat yang menjadi karakteristik kepemilikan tanah di Provinsi Sumatera Barat dan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BacaJuga

Fantastis, 10 Negara Ini Pengirim Uang Terbanyak ke ACT

Tak Jago Pencak Silat, Debby Kurniawan Jadi Juru Penyelamat IPSI Lamongan

Terkait dengan tanah ulayat, Anggota Komisi II DPR RI tersebut berharap kepada masyarakat Sumatera Barat agar tanah ulayat tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. “Saya berharap di Sumatera Barat persoalan tanah mudah-mudahan makin berkurang. Dan saya pastikan tanah ulayat bukan penghambat masuknya investasi di Sumatera Barat,” ujar Guspardi Gaus.

Pemerintah terus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh penjuru Indonesia demi tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upayanya, yakni dengan membangun infrastruktur seperti jalan tol lintas Sumatera. Di Sumatera Barat sendiri, sedang dilakukan pembangunan jalan tol dengan ruas Padang-Sicincin. Untuk itu, Guspardi Gaus mengharapkan dukungan dari masyarakat Sumatera Barat dalam pembangunan ruas jalan tol tersebut. Menurutnya, dengan dibangun infrastruktur tersebut, dapat menguntungkan masyarakat dari segi ganti untung proses pengadaan tanah jalan tol.

“Kalau terjadi pembangunan jalan tol, itu sangat menguntungkan masyarakat Sumatera Barat. Dan ini akan menimbulkan multiplier effect akibat dari hadirnya sebuah jalan tol itu. Tentu saya berharap yang tanahnya dilalui dan terjadi di tanah yang bersangkutan (terkena proses pengadaan tanah), masyarakat mendapatkan ganti untung dari proses tersebut,” imbuhnya.

Proses pengadaan tanah telah dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui skema perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), pengadaan tanah dilakukan berdasarkan skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Mengacu kepada peraturan yang berlaku, Anggota Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah terdapat peran Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut appraisal untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan dilakukan secara independen serta profesional. “Pihak appraisal independen yang menentukan dan bukan pemerintah yang menentukan. Appraisal merupakan institusi independen, dia tidak bisa ditekan oleh pihak mana pun, lalu muncul nilainya berapa dan pihak pemerintah harus membayar sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan,” jelas Guspardi Gaus.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Saiful berharap dukungan dari Anggota Komisi II DPR RI dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan tanah ulayat dan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. “Pembebasan tanah di Sumatera Barat agak lambat, masyarakat begitu antusias tapi dalam rangka pendokumentasian (administrasi) agak terlambat. Untuk itu, dukungan dari Pak Anggota (Guspardi Gaus) dalam menjelaskan kepada masyarakat saat bertemu masyarakat di lapangan sangat membantu kami dalam mempercepat proses program strategis Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.

Mewakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Indra Gunawan menjelaskan, Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan transformasi digital dengan mencanangkan penerbitan sertipikat tanah elektronik. Sehingga, diharapkan dengan diberlakukannya sertipikat tanah elektronik, sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalisir. “Kenapa perlu sertipikat elektronik? Dengan sertipikat elektronik, kita tidak bisa menafikan kemajuan dalam teknologi. Ke depannya, sertipikat elektronik menjadi sebuah kebutuhan dan kita harus menyiapkan itu dari sekarang,” pungkasnya. (rmn)

Tags: dpr rikementerian atr/bpnkomisi II dpr riPertumbuhan Ekonomisertipikat tanahSumatera Barat
ShareTweetSendShareSend

Related Posts

haji
Headline

DPR Berpesan Harus Ada Standar Haji Furoda

Selasa, 5 Juli 2022 - 10:44
Kementerian ATR/BPN
Nasional

PTSL Majukan Desa dan Beri Dampak pada Ketahanan Ekonomi

Senin, 4 Juli 2022 - 13:07
Kementerian ATR/BPN
Nasional

Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Jatim Sukseskan Percepatan PTSL

Minggu, 3 Juli 2022 - 19:02
BPN Prov Kaltim
Nusantara

Komitmen Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur Mendukung Pembangunan IKN Nusantara

Sabtu, 2 Juli 2022 - 18:43
Program PTSL
Megapolitan

BPN Kota Bekasi Bagikan 1.000 Sertipikat PTSL

Kamis, 30 Juni 2022 - 11:05
PT ZTT Cable Indonesia
Nasional

Tunjang Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Asistensi Penerima Fasilitas Kepabeanan

Rabu, 29 Juni 2022 - 18:05
Load More

Populer hari ini

Koalisi parpol

PKB-Gerindra Dinilai Langgeng, Pengamat: Bakal Diperkuat PDIP

Senin, 4 Juli 2022 - 18:30
Kementerian ATR/BPN

Serahkan Sertipikat Tanah, DPR Harapkan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat

Selasa, 26 April 2022 - 16:07
Megawati Soekarnoputri

Pengamat: PKB-Gerindra Berpeluang Merapat ke PDIP

Selasa, 5 Juli 2022 - 18:40
anyer

Wisatawan ke Pantai Anyer Diminta Waspada, Ada Kemunculan Buaya Besar

Senin, 4 Juli 2022 - 08:37
tjahjo kumolo

4 Nama Ini Dinilai Berpeluang Gantikan Tjahjo Kumolo Jadi Menpan RB

Senin, 4 Juli 2022 - 15:27

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 7 Juli 2022 - Screenshot 2022 07 07 at 12.13.11 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 7 Juli 2022

by gimbal
Kamis, 7 Juli 2022 - 00:17
Koran Indoposco Edisi 4 Juli 2022 - Screenshot 2022 07 04 at 12.01.10 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 4 Juli 2022

by gimbal
Senin, 4 Juli 2022 - 00:04
Koran Indoposco Edisi 30 Juni 2022 - Screenshot 2022 06 30 at 12.20.30 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 30 Juni 2022

by gimbal
Kamis, 30 Juni 2022 - 00:26
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2022.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist