INDOPOS.CO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendukung dan siap turut serta mewujudkan target penambahan sejuta wirausaha baru sampai dua tahun ke depan atau hingga 2024.
Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, di Kantor KemenKopUKM, Kamis (12/5), mengatakan dukungan penuh akan diberikan kepada wadah penciptaan wirausaha baru yakni
Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang telah menargetkan penambahan jumlah wirausaha baru di Indonesia hingga sejuta orang dalam sekitar 2 tahun ke depan atau hingga 2024.
Sejumlah strategi diterapkan untuk mewujudkan target tersebut di antaranya dengan membagi kewenangan melalui rincian yakni sebanyak 600.000 wirausaha baru menjadi target kewenangan daerah, sementara sisanya sebesar 400.000 diberikan kewenangannya kepada 27 Kementerian/Lembaga (K/L).
Hal ini sebagaimana amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang juga merupakan pesan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekosistem kewirausahaan di tanah air.
Untuk itu digelar koordinasi pertama terkait Perpres kewirausahaan yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam sebuah wadah bernama Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tercatat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ditugaskan sebagai Ketua Utama, dengan Wakil Ketua Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua II Menparekraf Sandiaga Uno, dan Wakil Ketua III Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Target kami sangat terukur. Pertama dari rapat koordinasi ini kami ingin menaikkan jumlah wirausaha baik dari yang sudah ada atau baru. Total kami ingin menambah 1.000.000 wirausaha. Daerah sekitar 600.000 di bawah kementerian/lembaga 400.000 wirausaha,” kata Menteri Teten.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Staf Ahli Menteri bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, Dirjen Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Deputi bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung.
Selain itu, Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional juga memiliki target untuk menaikkan Global Enterpreneurship Index (GEI), dimana Indonesia menempati urutan ke 75 dari 137 negara dengan skor 26. “Kami ingin mendorong Indonesia naik ke urutan 60. Ini bagian dari upaya pemerintah menyiapkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Menteri Teten.
Menurut MenKopUKM, semua lembaga dunia memprediksi Indonesia pada tahun 2045 menjadi 4 negara besar ekonomi dunia. Salah satu syaratnya yaitu harus menambah jumlah pengusaha minimal 4 persen. “Karena di negara maju rasionya sudah mencapai 12-14 persen. Kita siapkan ekosistem diperkuat bagi pengembangan kewirausahaan,” katanya.
Saat ini kata Menteri Teten, pihaknya sedang mengubah pendekatan mulai dari pendampingan terus-menerus, salah satunya lewat pendekatan inkubasi, yang diharapkan terhubung dengan akses pembiayaan dan akses pasar.
“Pembiayaan lewat KUR, serta perbankan dinaikkan hingga 30 persen untuk UMKM. Pemerintah juga mengalokasikan 40 persen untuk belanja produk UMKM, yang targetnya Rp500 triliun. Rencana melanjutkan untuk business matching ketiga, serta BUMN Pasar Digital (PaDi),” kata MenKopUKM.
Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, salah satu target ke fepan adalah peningkatan GEI, untuk itu perlu belajar kepada negara lain terkait bagaimana meningkatkan jumlah wirausaha. Itu sebabnya salah satu strategi yang harus diterapkan yakni konsultasi dan pembiayaan, seperti di negara maju, ada insentif serta kemudahan.
“Perizinan kita dampingi juga supaya lebih mudah jadi pengusaha terdaftar. Dari sisi anggaran cukup besar. Tercatat ada sekitar 209 kegiatan yang ada di 27 K/L,” kata Azizah.
Selain itu, peningkatan wirausaha mapan kategori yang sudah menjalankan usaha selama 24 bulan (2 tahun) juga disebutnya penting. Namun target sejuta wirausaha difokuskan bukan hanya wirausaha mapan tapi juga untuk wirausaha pemula. “Jadi ada masyarakat umum, naik ke wirausaha pemula dan wirausaha mapan siap untuk ekspor,” katanya.
Senada, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan Kementerian BUMN siap mendukung dan menciptakan wirausaha mapan. Pihaknya telah memetakan dukungan Kementerian BUMN dengan lima strategi.
Pertama pelatihan UMKM untuk mendorong naik kelas. Saat ini ada rumah BUMN di 34 Provinsi yang bisa difungsikan untuk tempat melatih calon wirausaha. Kedua, kementerian mendukung pembiayaan, baik dari dana kemitraan yang ada dan pembiayaan yang memang bisa diakses di lembaga keuangan yang disediakan BUMN baik bank dan non-bank, termasuk penyaluran KUR.
“Ketiga sebagai offtaker, kita siap menyerap produk UMKM. Kita siap sediakan akses pasar lebih luas baik melalui PaDi UMKM dan Sarinah. Keempat, kita kerja sama dengan kementerian lain mendukung tempat penyediaan usaha di infrastruktur strategis. Hal ini untuk menumbuhkan wirausaha mapan,” kata Loto. (adv)