INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai, kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) tidak efektif dan cenderung merugikan banyak pihak. Sebab tidak mampu menurunkan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah.
Menurut Amin pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan, terutama dari sisi distribusi dan mekanisme pengendalian harga.
Ia menyodorkan tiga strategi perbaikan sistem distribusi dan pengendalian harga. Pertama, mendesak pemerintah membenahi distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Persoalan utama krisis minyak goreng, khususnya untuk dua kelompok masyarakat tersebut adalah persoalan distribusi bukan produksi. Kedua, menyepakati model bisnis dan mekanisme distirbusi minyak goreng.
Tentu dengan produsen besar dalam konteks tanggung jawab sosial (social responsibility) sama-sama menjamin ketersediaan minyak goreng untuk kedua kelompok tersebut dengan harga terjangkau.
Sesuai kebijakan pemerintah, harganya ditetapkan Rp14 ribu per liter. Merujuk data Kementerian Perdagangan, kebutuhan minyak gorang curah, dalam kondisi normal adalah sekitar 200 juta liter per bulan.
“Katakan misalnya kebutuhan CPO pemenuhan minyak goreng curah itu 10 persen dari total produksi nasional. Produsen penuhi kebutuhan minyak goreng seharga Rp 14 ribu per liter, sisanya 90 persen dari produksi nasional,” kata Amin melalui gawai, Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Strategi ketiga, ia mendorong BUMN Pangan baik Bulog maupun ID Food, untuk memperbesar perannya baik dalam mekanisme distribusi dan pengendalian pasokan.
Hal itu penting untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan penyeimbang sekaligus representasi negara dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.
“Saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4 persen di sisi hulu dan 5 persen saja di sisi hilir. Dalam jangka panjang, sulit mereka menjadi penyeimbang pasar minyak goreng di dalam negeri,” ujar Amin. (dan)