INDOPOS.CO.ID – Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) untuk program pembangunan laut (Ocean for Development Programme).
Penandatanganan kerja sama dalam bentuk Technical Agreement (Pengaturan Teknis) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo dengan Director Department of Climate and Environment Stig Traavik yang diwakili Norad, Assistant Director Jorun Nossum di Oslo, Norwegia, Kamis (19/5/2022).
“Kerja sama ini juga menjadi isu utama dan kepentingan bersama dalam pengelolaan isu kelautan dan perikanan kedua negara melalui pengembangan neraca sumber daya laut. Bagi KKP, kerja sama ini akan membantu untuk melakukan ketertelusuran dan pemantauan pelaksanaan kebijakan kelautan dan perikanan serta implementasi blue economy (ekonomi biru),” terang Victor.
Dia menjelaskan, Technical Agreement Ocean for Development direncanakan berlangsung selama 5 tahun mulai 2022 hingga 2028. Difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan. Kerja sama ini sangat strategis.
“Norwegia dan Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan memiliki kesamaan visi dan pandangan akan pentingnya menjaga kesehatan laut,” ungkap Victor.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, Todung Mulya Lubis yang menyaksikan penandatanganan kerja sama menyambut baik. Program ini sejalan dengan prioritas kedua negara dalam pengembangan potensi kelautan berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Kerja sama yang mencakup bidang ocean account, marine spatial planning, marine protected area, dan knowledge management ini diharapkan Dubes Todung dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerja sama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi dua negara pasca pandemi Covid-19.
Sementara itu, Ms. Jorun Nossum yang juga Head of Section for Oceans, mengakui Indonesia merupakan mitra strategis dalam mengelola laut secara berkelanjutan.
“Kerja sama ini merupakan langkah penting. Harapannya dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam mengembangkan kemitraan di masa datang,” harapnya.
Sebagai informasi, penyusunan neraca sumber daya laut di Indonesia telah diawali melalui proyek percontohan di Kawasan Konservasi Laut Taman Wisata Perairan Gili Matra pada tahun 2021 dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta mitra kerja sama di dalam negeri dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pendanaan dari lembaga donor.
Sementara itu, Ocean for Development Programme merupakan komitmen Pemerintah Norwegia dan sangat berpotensi dalam mendukung pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia sekaligus dapat memberikan kontribusi pada sustainable ocean plan (perencanaan kelautan yang berkelanjutan). Selaras dengan kebijakan Menteri Perikanan dan Kebijakan Kelautan, Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta Krone atau sekitar Rp60 miliar selama periode pelaksanaan Technical Agreement. (ney)