INDOPOS.CO.ID – Konsen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat ini terkait status dan masa depan para guru. Karena mereka menjadi garda terdepan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Prof Unifah Rosyidi dalam acara halal bihalal di Jakarta, Sabtu (21/5/2022).
Menurut dia, dari 160 ribu guru yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru 90 ribu atau 65 persen yang mendapat surat keputusan (SK). Dan dari 193 ribu guru yang lulus passing grade sampai saat ini belum jelas formasinya.
“Padahal dari awal digembar-gemborkan tersedia untuk rekrutmen 1 juta guru,” kata Unifah.
Dia mengatakan, kondisi ini menjadi persoalan kritis. Karena amanat undang-undang (UU) guru dan dosen ketersediaan guru, kualitas, kompetensi dan penyebarannya serta kesejahteraannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ini jadi persoalan serius. Apalagi ada isu tidak ada lagi kesempatan bagi calon guru menjadi aparatur sipil negara (ASN),” tutur Unifah.
“Ini menyangkut keberlanjutan dan akan berpengaruh pada ketertarikan generasi muda menjadi guru,” imbuhnya.
Terkait guru, lanjutnya, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) semakin tidak jelas di dalam peta jalan dan rancangan undang-undang (RUU) sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Untuk itu, menurut Unifah, penting dibuka ruang dialog dengan para pemerhati Pendidikan dan stakeholder lainnya.
“Kami melihat RUU Sisdiknas dibuat tergesa-gesa. Ini masalah serius, karena menyangkut masa depan bangsa,” tegasnya. (nas)
