Jumat, 1 Juli 2022
No Result
View All Result
www.indopos.co.id

Magazine Paten kesatu 2022

  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Tjahjo Minta Kejaksaan Rapatkan Barisan untuk Penegakan Hukum Kolaboratif

by arm
Selasa, 24 Mei 2022 - 10:19
in Nasional
tjahjo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (kanan) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2022 di Surakarta, Senin (23/5). Foto: Kementerian PANRB

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Kejaksaan Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu fokus dalam hal optimalisasi koordinasi penegakan hukum dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, Kejaksaan RI perlu segera mendesain ulang tata hubungan kerja yang sinergis dan kolaboratif dengan instansi pemerintah khususnya dalam Criminal Justice System dan berbagai instansi lainnya agar upaya penegakan hukum secara proporsional, inklusif, integratif, partisipatif, serta saling mendukung antar sektor dapat semakin diperkuat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI Tahun 2022 di Surakarta, Senin (23/5). Diperlukan penguatan organisasi Kejaksaan RI pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 11/2021 tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

BacaJuga

Jaga Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai Jalin Koordinasi dengan Pemda

Mulyadi Jayabaya : Thahjo Kumolo Orang Baik, Sederhana dan Tak Neko Neko

“Peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum lebih diperkuat sehingga perlu melakukan perubahan paradigma (shifting paradigm) agar mampu bertransformasi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum,” ujar Tjahjo.

Dalam konteks kelembagaan, UU No.11/2021 sebagai bentuk legitimasi dan dukungan akan menjadi input untuk membangun tata kelola lembaga yang baik dan pada akhirnya dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik pula. Menteri Tjahjo menguraikan, dengan terbitnya UU Kejaksaan yang baru tersebut, setidaknya ada delapan aspek penguatan dan pembenahan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusi Kejaksaan.

Pertama, usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian jaksa dengan hormat. Pemerintah dan DPR telah menyepakati perubahan syarat usia menjadi jaksa menjadi berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Selain itu, juga disepakati perubahan batas usia pemberhentian jaksa dengan hormat yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.

Kedua, penegasan lembaga pendidikan khusus kejaksaan sebagai upaya penguatan SDM kejaksaan untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Ketiga, penugasan jaksa pada instansi lain selain pada Kejaksaan untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan suasana baru bagi jaksa yang ditugaskan.

Keempat, perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya mengingat jaksa dan keluarganya merupakan pihak yang rentan menjadi objek ancaman dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kelima, kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara dan kuasa hukum penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Keenam, perbaikan ketentuan pemberhentian Jaksa Agung.

Ketujuh, adanya beberapa perubahan terkait tugas dan wewenang jaksa dalam undang-undang tersebut. Kedelapan, dilakukan penyempurnaan tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan yang lebih profesional. “Hal ini untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan,” jelasnya.

Untuk mendukung delapan aspek penguatan dan pembenahan tersebut, Kejaksaan wajib mengubah fokus tata kelola pemerintahan, yang semula berfokus pada pemerintah menjadi berfokus pada masyarakat atau citizen centric. Tata kelola pemerintahan, yang semula berfokus pada pencapaian efisiensi pun harus diubah fokusnya pada aspek kenyamanan dan keterbukaan.

“Pemerintah tidak lagi mendominasi tata kelola, tetapi sudah mengarah pada kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yang juga selaras dengan tujuan pemerintah menuju Government 4.0 atau Collaborative Government,” tutur Tjahjo.

Selanjutnya, layanan akan bersifat interaktif dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja berbasis smart mobile.

Tak kalah penting, perlu adanya pemanfaatan Big Data dan Kecerdasan Artifisial untuk meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan dan kecepatan penyediaan layanan. Dengan perubahan paradigma menuju pemerintahan digital, maka diharapkan terjadi kolaborasi yang kuat di lingkungan Kejaksaan, selanjutnya kolaborasi kejaksaan dengan berbagai instansi pemerintah.

“Diharapkan seluruh jajaran di lingkungan Kejaksaan RI dapat menyatukan visi, misi, dan pandangan dalam membangun dan mewujudkan institusi Kejaksaan RI yang adaptif terhadap tuntutan perubahan lingkungan yang dinamis dan peran strategis yang diemban oleh Kejaksaan RI pasca ditetapkannya UU yang baru,” pungkas Tjahjo.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo tidak lupa mengingatkan ASN harus tetap loyal melaksanakan apa yang menjadi visi misi dan skala prioritas program pemerintah demi tercapainya pembangunan nasional.

“Siapapun presidennya, gubernur, bupati atau wali kota, seluruh ASN harus tunduk pada pimpinan,” tutupnya. (rmn)

ShareTweetSendShareSend

Related Posts

kalibata
Headline

Jenazah Tjahjo Kumolo Dibawa ke TMP Kalibata, Peti Dibalut Bendera Merah Putih

Jumat, 1 Juli 2022 - 20:40
bc4
Nasional

Jaga Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai Jalin Koordinasi dengan Pemda

Jumat, 1 Juli 2022 - 20:26
polda jatim
Nusantara

Kapolda Jatim Ikuti Sepeda Beregu Presisi Khatulistiwa

Jumat, 1 Juli 2022 - 20:15
kapolri
Headline

Kapolri Sebut Tjahjo Kumulo Sangat Perhatian Terhadap Reformasi di Institusi Polri

Jumat, 1 Juli 2022 - 20:05
tjhajo
Nasional

Mulyadi Jayabaya : Thahjo Kumolo Orang Baik, Sederhana dan Tak Neko Neko

Jumat, 1 Juli 2022 - 19:57
kbbi
Nasional

Makin Dekat dengan Sivitas Akademika, Bea Cukai Berikan Edukasi pada Para Pemuda

Jumat, 1 Juli 2022 - 19:45
Load More

Populer hari ini

tjahjo

Tjahjo Minta Kejaksaan Rapatkan Barisan untuk Penegakan Hukum Kolaboratif

Selasa, 24 Mei 2022 - 10:19
Anggota TNI

Jelang Purna Tugas Panglima TNI, Pengamat: Jokowi Nilai dari Kinerja

Kamis, 30 Juni 2022 - 11:50
Kasus Korupsi Eks Bupati Banjarnegara

Kasus Korupsi Eks Bupati Banjarnegara, KPK Panggil Kadis PUPR

Kamis, 30 Juni 2022 - 12:50
ojat

Manajemen Bank Banten Dituding Adu Domba Nasabah dengan Akademisi

Selasa, 28 Juni 2022 - 18:53
MenpanRB

Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia

Jumat, 1 Juli 2022 - 11:47

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 30 Juni 2022 - Screenshot 2022 06 30 at 12.20.30 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 30 Juni 2022

by gimbal
Kamis, 30 Juni 2022 - 00:26
Koran Indoposco 27 Juni 2022 - Screenshot 2022 06 27 at 12.12.04 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco 27 Juni 2022

by gimbal
Senin, 27 Juni 2022 - 00:15
Koran Indoposco 23 Juni 2022 - INDOPOSCO CETAK 230622 - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco 23 Juni 2022

by gimbal
Kamis, 23 Juni 2022 - 01:08
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2022.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist