INDOPOS.CO.ID – Direktur ekskutif Indonesia Political Opnion (IP0) Dedi Kurnia Syah mencium ada aroma balas dendam politik yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar kepada mantan Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait penunjukan M Tranggono yang dicopot oleh WH menjadi kepala Dinas PUPR, kini malah ditunjuk menjadi Pj Sekda oleh Pj Gubernur Banten, kendati penunjukan Pj Sekda itu kini menjadi polemik.
Dedi yang juga akademisi ini mengatakan, kerja cepat yang dilakukan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar itu baik, tetapi nuansa politik balas dendamnya terasa, sehingga terkesan tidak tertib administrasi dan berpotensi membawa Al Muktabar pada penyalahgunaan kekuasaan.
“Keputusan Al Muktabar ini bahaya bagi birokrasi di Banten, dan nuansa semacam ini sudah dikawatirkan sejak dirinya sebelum ditunjuk menjadi Pj Gubernur,” ungkap Dedi yang juga pengamat politik nasional ini kepada INDOPOS,Kamis (26/5/2022).
Menurut Dedi, kesalahan Al Muktabar bukan semata mata soal Tranggono yang menjadi Pj Sekda, namun soal dirinya yang belum ada keputusan melepas jabatan Sekda melalui Keppres, karena Al Muktabar dingakat menjadi Sekda Banten melalui Keppres, sehingga hal ini perlu dikoreksi. “Tetapi, jauh lebih prioritas yang dikoreksi seharusnya Mendagri, yakni, mengoreksi penunjukkan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur,’’ cetusnya.
Ia berharap, ada baiknya Pj Gubernur Banten dievaluasi, agar kesewenangan semacam ini tidak merusak tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten dalam masa transisi hingga 2,5 tahun mendatang. “Al Muktabar terbukti tidak tepat menjadi Pj Gubernur,” tegasnya (yas)
