INDOPOS.CO.ID – Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) patut diapresiasi. Karena ketiga partai politik (parpol) ini bergerak lebih cepat dari parpol lainnya.
“Saya mengapresiasi langkah parpol yang tergabung dalam KIB tersebut. Saya tidak sependapat kalau dikatakan koalisi di dalam koalisi karena ketiga parpol tersebut masih berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Keberadaan KIB konteksnya untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024, berbeda dari koalisi pemerintahan. Namun, sayangnya KIB belum mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya,” ujar pakar komunikasi politik (komunikolog) dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing kepada indopos.co.id, Rabu (8/6/2022).
Emrus mengatakan, jika dilihat dari persyaratan presidential threshold (PT), KIB telah memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
“Seharusnya mereka langsung mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung. Kalau belum ada capres yang diusung, berarti tidak pas dinamakan koalisi. Mungkin lebih pas saya menyebutkan KIB hanya sekadar kerja sama politik,” kata Emrus.
Untuk diketahui tiga parpol yang tergabung dalam KIB sudah memenuhi syarat untuk mengajukan satu pasang capres-cawapres pada Pemilu 2024. KIB dengan tiga partai sudah memiliki 23 persen kursi di DPR.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, aturan presidential threshold diatur dalam Pasal 222 yakni, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Emrus mengatakan politik itu terkait pembagian kekuasaan (power sharing). Karena itu ketiga parpol yang tergabung dalam KIB harus menyepakati itu dan mendeklarasi capres-cawapres yang diusung.
“Kalau belum ada deklarasi capres-cawapres yang diusung KIB tidak layak disebut koalisi. Bagi saya, KIB tidak lebih dari kerja sama politik dalam rangka mengusung calon presiden dan calon wakil presiden,” katanya.
Menurut Emrus keberadaan KIB masih sangat cair dan gampang berubah. Bahkan, kata Emrus, KIB bisa saja layu sebelum berkembang alias bubar di tengah jalan.
“Bisa saja terjadi kemungkinan KIB akan bubar karena tidak ada capres-cawapres yang diusung. Bukan tidak mungkin, satu atau dua parpol dalam KIB akan bergabung dengan koalisi lain,” ujar Emrus.
Lebih jauh Emrus mengatakan keberadaan KIB bisa juga dilihat dari perspektif lain yakni hanya untuk memberikan pesan kepada parpol lain agar diajak dalam koalisi baru.
“Bisa saja pembentukan KIB hanya mau memberi pesan kepada parpol lain bahwa mereka telah memiliki rumah sendiri untuk pilpres 2024. Ini sekaligus strategi KIB mempersolek diri agar parpol lain melamar mereka (KIB),” ungkapnya.
Ketika ditanya kemungkinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan menggunakan perahu KIB untuk maju ke pilpres 2024, Emrus secara tegas mengatakan itu tidak mungkin terjadi karena Ganjar Pranowi pasti akan tetap tegak lurus ke PDIP Perjuangan.
“Saya bisa pastikan bahwa Ganjar Pranowo tidak mungkin keluar dari PDI Perjuangan. Ganjar adalah kader ideologis. Kecil kemungkinan Ganjar keluar dari PDI Perjuangan. Kalau dia keluar dari PDI Perjuangan maka dia akan menuai opini jelek dari masyarakat karena Ganjar akan dinilai sebagai politisi pragmatis dan kutu loncat,” tandas Emrus.
Emrus mengatakan, kalau benar ketiga parpol itu mau manjalankan secara serius KIB maka secepat mendeklarasikan pasangan capres-cawapres yang akan diusung.
“Dari persyaratan jumlah kursi sudah sangat cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres. Karena itu, kalau KIB serius, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bisa jadi capres dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sebagai cawapres. Lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditempatkan sebagai calon menteri senior yang tugasnya seperti yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ini,” pungkas Emrus. (dam)