INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan di Vasa Hotel Surabaya pada Jumat (1/7/2022). Rakor tersebut bertujuan sebagai penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan melalui Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Pola Trijuang menuju Jawa Timur Lengkap, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menginstruksikan seluruh jajaran untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Kegiatan PTSL di Provinsi Jawa Timur sudah mencapai 64,32% atau sekitar 12,5 juta bidang tanah yang sudah terdaftar, agar mencapai 100% harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah,” tutur Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam perjalanannya PTSL masih menemui kendala. Salah satunya adalah keengganan masyarakat untuk turut serta menyertipikatkan tanahnya. Sebab, cukup banyak masyarakat yang kurang mampu dalam pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pertama kali. “Kita perlu berkolaborasi, meminta dukungan pemerintah daerah untuk solusi pembayaran BPHTB,” ungkapnya.
Ia mengimbau kepada pemerintah daerah setempat agar dapat membantu dengan menggratiskan BPHTB. Dengan demikian, masyarakat antusias dan tidak takut bayar pajak ketika mendaftarkan tanahnya. Dengan dibebaskan dari biaya BPHTB, juga bisa membantu pemerintah daerah untuk mendapat manfaat dengan peningkatan pendapatan setelah bidang tanah tersertipikasi.
Hadi Tjahjanto juga mengatakan, setidaknya saat ini Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang sudah paling banyak membebaskan BPHTB. “Saya berterimakasih kepada Bu Gubernur dan jajaran, semoga kolaborasi ini dalam waktu dekat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat membantu masyarakat dengan meringankan atau bahkan membebaskan BPHTB. Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan keringanan BPHTB kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh upaya percepatan penyelesaian PTSL di Jawa Timur. Salah satu bentuk komitmennya adalah dengan menyusun rencana detail lengkap target waktu dan dukungan anggaran bersama Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) serta bupati/wali kota se-Jawa Timur.
“Pak Menteri, Pak Kepala Kanwil, kami sudah berkomitmen terkait rencana penyelesaian program PTSL di Provinsi Jawa Timur sehingga target tuntas 2024 dapat tercapai. Kebijakan dan implementasinya harus saling _support_, ada _support_ APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, red) ada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red) provinsi maupun kabupaten/kota untuk bisa melakukan percepatan PTSL sesuai target tuntas 2024,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Kantor Pertanahan Surabaya II mendapatkan hibah tanah seluas 5.000 m2 dari Wali Kota Surabaya. Selanjutnya, dilaksanakan penyerahan sertipikat aset pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Sebanyak 1.691 sertipikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN. (srv)