INDOPOS.CO.ID– Pemerintah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika bicara soal pertanian tentu tak akan lepas dari persoalan agraria yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga. Di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Berkaitan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa inisiasi untuk menciptakan kolaborasi antar kementerian terus dilakukan. “Kita sudah saling bertemu untuk menyamakan _logical framework_ sampai ke hal-hal yang bersifat teknis,” ujar Raja Juli Antoni dalam Rapat bersama Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI_, di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin (04/07/2022).
Ia mengatakan, upaya kolaborasi ini bisa mengantisipasi tumpang tindih regulasi yang terjadi, sehingga berbagai tantangan untuk menjaga ketahanan pangan bisa teratasi. “Hubungan baik antara kami (kementerian/lembaga) semoga bisa mencairkan yang katanya ada ego sektoral dan sebagainya,” tutur Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo lantas menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan pilar penting dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan harus dicegah. Maka, dibutuhkan peran dari Menteri LHK dan ATR/BPN. “Dan berkaitan hal ini saya yakin, komitmen kami bersama KLHK dan ATR/BPN akan semakin solid dalam hal ini,” ucap Menteri Pertanian.
Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa pihaknya memiliki tugas untuk tetap mempertahankan kawasan hutan. Namun, mengingat besarnya kebutuhan untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, maka bisa dilakukan optimasi. “Jadi ini bisa kita lakukan maka sesungguhnya langkah pemerintah untuk mereduksi antar sektor di tata ruang ini kalau saya optimis bisa diselesaikan,” ujar Siti Nurbaya Bakar.
Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya lantas berharap kolaborasi antar kementerian ini dapat terwujud, agar masyarakat serta negara bisa menerima manfaat yang optimal. Salah satu kolaborasi yang diharapkan ialah integrasi data terkait pertanian dan perkebunan. “Oleh karena itu, BAKN DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan Kementan untuk mengintegrasikan data perkebunan dan pertanian tanpa izin untuk meningkatkan potensi pemasukan negara,” pungkasnya. (srv)
