INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG), yang dilaksanakan pada tanggal 5 -8 Juli 2022 di Bali. Pertemuan ini diikuti oleh 20 delegasi negara anggota G20, para kelompok partisipan, serta organisasi internasional yang fokus pada isu pemberantasan korupsi.
Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri secara langsung oleh sembilan delegasi negara anggota G20 yakni Australia, Brazil, India, Inggris, Jerman, Perancis, Saudi Arabia, Korea Selatan, termasuk Indonesia sebagai Presidensi.
Kemudian sepuluh negara dan satu entitas mengkonfirmasi kehadirannya secara virtual yaitu Afrika Selatan, Amerika, Argentina, China, Italia, Jepang, Kanada, Meksiko, Rusia, Turki, serta Uni Eropa.
Pertemuan ini dipimpin oleh Chair Mochammad Hadiyana dan Rolliansyah Soemirat dan Co-Chair Lavinia Gracik-Anczewska (Australia). Hadiyana menjelaskan keluaran yang diharapkan dalam G20 ACWG pada pembahasan setiap isunya.
“Isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi menjadi High Level Principle (HLP); isu mitigasi korupsi pada sektor energi terbarukan menjadi background paper yang akan dibahas lebih lanjut pada presidensi berikutnya. Serta dua isu lainnya yaitu partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, serta isu kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tindak pidana korupsi akan menjadi rangkuman best practice atau compendium,” kata Hadiyana melalui keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).
Hadiyana berharap, G20 ACWG menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk berkontribusi menghasilkan dokumen keluaran dalam upaya perbaikan pemberantasan korupsi di dunia internasional. Sehingga capaian ini menjadi sejarah positif bagi Presidensi Indonesia pada G20.
Dalam kesempatan ini, Rolliansyah mengatakan, selain diikuti para delegasi negara anggota, juga oleh berbagai pihak lain yang fokus pada isu antikorupsi.
“Untuk pengayaan pembahasan isu antikorupsi G20 ACWG juga mengundang engagement group B20, C20, L20, T20, dan P20 serta organisasi internasional seperti UNODC, OECD, IMF, The World Bank, FATF, Interpol, The Egmont Group, IsDB, IDLO, dan IACA,” ujar Rolliansyah.
Lebih lanjut, Rolliansyah menyebutkan, G20 ACWG sebagai ruang diskusi dan negosiasi anggota G20 penting untuk menghasilkan norma-norma pemberantasan korupsi yang bisa diterapkan secara bersama-sama oleh negara Anggota G20. Sekaligus dapat pula diimplementasikan oleh negara-negara di dunia internasional lainnya. (dam)