Jumat, 8 Desember 2023
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Nasional

Darurat, Pemerintah Perlu Cepat Terbitkan Izin Vaksin Nusantara

Redaktur Sumber Ginting
Minggu, 10 Juli 2022 - 21:41
di kanal Nasional
Vaksin Nusantara

Ilustrasi - Vaksin Nusantara siap digunakan.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus menanjak.

Berdasarkan data terbaru, persentase kasus positif di ibu kota sepekan terakhir di angka 12 persen. Sementara, persentase kasus positif secara total 11,5 persen.

BacaJuga

Ketua BKSAP DPR Fadli Zon Suarakan Aspirasi Negara Berkembang pada COP28 di Dubai

Gibran Dorong RS Unggulan di Tiap Kabupaten: Warga Tak Perlu Berobat ke Luar Negeri

Angka ini jauh dari standar organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menetapkan persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, total penerima dosis pertama saat ini 12.567.757 orang (124,6 persen). Lebih rinci, 70,6 persen merupakan warga dengan KTP DKI dan 29,4 persen warga KTP non DKI.

Total penerima dua dosis mencapai 10.736.966 orang (106,5 persen). Sebanyak 73,9 persen merupakan warga KTP DKI dan 26,1 persen warga KTP non DKI.

Data sementara penerima vaksinasi booster (dosis ketiga) sampai saat ini sebanyak 4.111.754 orang.

Jika melihat data itu, terlihat penurunan jumlah orang yang bersedia menerima vaksin konvesional. Tentu menarik untuk mencari penyebab masyarakat tidak lagi antusias mengikuti program vaksinasi pemerintah.

Bisa jadi itu terkait jaminan vaksin halal, atau mungkin masyarakat sudah bersikap masa bodoh. Tambahan lagi, ada anggapan bahwa vaksinasi hanya permainan mafia.

Dar Edi Yoga
Dar Edi Yoga
Praktisi Media/Pendiri Beranda Ruang Diskusi

Pengamat ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy, pernah menyatakan, kekuatan bisnis dan mafia vaksin menyebabkan pemerintah terutama Kementerian Kesehatan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal di Indonesia.

“Kalau kategorinya mafia, saya lihat ada semacam relasi dan hubungan antara oligarki di bidang bisnis dengan oligarki politik. Jadi semua berkaitan tentang kekuatan bisnis (vaksin), tidak ada yang tidak berkaitan dengan kekuatan bisnis,” ungkapnya saat dihubungi awak media, Kamis (12/5/2022).

Ironisnya, di sisi lain pemerintah kurang antusias mendukung pengembangan vaksin karya anak bangsa yang penelitiannya dipimpin Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Vaksin yang dinamakan Nusantara itu sudah terbukti lebih manjur mengatasi Covid-19. Selain itu, bersih dari dari kepentingan bisnis maupun oligarki politik.

Ada fakta yang belum diketahui umum bahwa Vaksin Nusantara telah menarik perhatian negara-negara asing. Bahkan ada negara tetangga yang menyediakan anggaran sekitar Rp3,4 triliun demi mendapatkan kepemilikan hak Vaksin Nusantara hasil penelitian dr. Terawan.

Penawaran asing itu ditolak oleh sang mantan Menteri Kesehatan karena ia lebih mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia.

Selain itu, metode sel dendritik yang menjadi basis pembuatan Vaksin Nusantara sudah digunakan Prancis dan Kanada sebagai pengobatan HIV/AIDS dan Malaria.

Vaksin Nusantara pun sudah masuk dalam jurnal internasional ClinicalTrial.gov yang diadopsi oleh WHO.

“Vaksin Nusantara sudah masuk di ClinicalTrials.gov yang diadopsi oleh WHO. Di sana sudah terpampang uji klinis satu dan uji klinis dua. Dan kalau BPOM katakan belum uji klinis, saya diam saja, tidak pernah saya bantah. Tapi bukalah ClinicalTrials.gov, akan ada di situ. Artinya sudah dilakukan uji klinis di Indonesia oleh saya,” terang Terawan, saat wawancara ekslusif dengan Rosiana Silalahi dari KompasTV, Kamis malam (7/7/2022).

Pengakuan Terawan di acara Kompas TV telah membuat polemik Vaksin Nusantara makin terang benderang. Masyarakat makin yakin dan ingin mendapatkan Vaksin Nusantara yang terbukti tidak menimbulkan efek samping, bahkan membuat tubuh lebih sehat seperti diakui sejumlah warga yang telah menjadi relawan Vaksin Nusantara.

Sayangnya, hak rakyat menerima Vaksin Nusantara sampai saat ini masih terkendala regulasi pemerintah yang dikendalikan kepentingan bisnis mafia vaksin.

Presiden Joko Widodo perlu segera turun tangan dan melakukan intervensi agar Vaksin Nusantara secepatnya memiliki izin edar sehingga dapat dipakai sebagai vaksin penguat alias booster.

Vaksin Nusantara akan membantu negeri yang kita cintai segera bebas dari wabah Covid-19 dan ketergantungan vaksin buatan luar negeri.

Masyarakat Sehat, Negara Kuat. (gin)

Tags: Covid-19DKI JakartaizinPemerintahVaksin Nusantara
ShareTweetSendShareSend

MIXADVERT JASAPRO

Related Posts

hujan
Megapolitan

Jakarta Diguyur Hujan di Siang Hari, Begini Prakiraan Cuaca BMKG

Kamis, 7 Desember 2023 - 08:29
Waspada Potensi Hujan di Jakbar, Jakut dan Kepulauan Seribu
Megapolitan

Peringatan BMKG: Wilayah Jakbar dan Jaksel Diguyur Hujan di Sore dan Malam Hari

Selasa, 5 Desember 2023 - 08:07
Hadiri COP28 di Dubai, Ini yang Disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta
Megapolitan

Hadiri COP28 di Dubai, Ini yang Disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta

Senin, 4 Desember 2023 - 10:16
Siap-Siap, Siang Ini Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan
Megapolitan

BMKG: Sebagian Wilayah Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini

Senin, 4 Desember 2023 - 08:15
Berawan Tebal, BMKG: Waspadai Potensi Hujan di Jakarta Sepanjang Hari
Megapolitan

Berawan Tebal, BMKG: Waspadai Potensi Hujan di Jakarta Sepanjang Hari

Minggu, 3 Desember 2023 - 08:20
Hujan Jakarta
Megapolitan

BMKG: Akhir Pekan Ini Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan

Sabtu, 2 Desember 2023 - 08:35
Load More

Populer hari ini

caleg

Caleg DPR RI Diduga Intervensi Pegawai Kemenag, Bawaslu Lebak Siap Bertindak

Rabu, 6 Desember 2023 - 21:12
thailand

Dihadiri Puluhan Negara, Perwira TNI Sabet Lagi Penghargaan Internasional di Thailand

Rabu, 6 Desember 2023 - 21:21
Terlalu! Nama Pj Gubernur Banten Diganti Jadi Al Multamar di Acara KDEKS

Terlalu! Nama Pj Gubernur Banten Diganti Jadi Al Multamar di Acara KDEKS

Kamis, 7 Desember 2023 - 09:15
atr

Kementerian ATR/BPN dan Mahkamah Agung Lakukan Penandatanganan MoU untuk Tuntaskan Konflik Pertanahan

Rabu, 6 Desember 2023 - 19:51
Kementerian ATR/BPN Usulkan 60 Satker Dapat Predikat WBK/WBBM 2023

Dua Satker BPN DKI Jakarta Raih Predikat WBK, Banten Nihil

Selasa, 5 Desember 2023 - 11:58

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 5 Desember 2023 - Screenshot 2023 12 05 at 12.23.23 PM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 5 Desember 2023

Redaktur gimbal
Selasa, 5 Desember 2023 - 13:23
Koran Indoposco Edisi 30 November 2023 - Screenshot 2023 11 29 at 11.48.59 PM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 30 November 2023

Redaktur gimbal
Kamis, 30 November 2023 - 00:03
Koran Indoposco Edisi 29 November 2023 - Screenshot 2023 11 29 at 12.26.06 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 29 November 2023

Redaktur gimbal
Rabu, 29 November 2023 - 00:44
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2023.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2023.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist