INDOPOS.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penyedia layanan publik di bidang pertanahan terus berupaya mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, dan transparan. Salah satu langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat.
“Kita ini harus merubah mindset dan kultur kita. Kita ini adalah pelayan rakyat dan oleh karena itu kita tidak boleh defensif, tidak boleh anti kritik, tidak boleh merasa benar sendiri. Kita harus membuka ruang untuk self correction, evaluation,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dalam rapat penanganan pengelolaan pengaduan di Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Aula PTSL, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/07/2022).
Terkait layanan, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam era digitalisasi ini ialah memaksimalkan layanan pengaduan secara daring. Layanan pengaduan daring ini diharapkan bisa mudah diakses tak hanya di kota-kota besar, namun dapat menggapai seluruh wilayah Indonesia.
“Kita perlu membuat sebuah mekanisme aduan yang lebih dapat diakses secara masif oleh masyarakat. Salah satu contoh yang paling mudah yang masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran salah satunya melalui Whatsapp,” ucap Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan sama, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Saiful Haq menyampaikan, dengan mempermudah akses pengaduan masyarakat dapat membangun citra positif bagi Kementerian ATR/BPN.
“Inginnya kita bisa membangun image ATR/BPN sehingga masyarakat bisa memberanikan diri untuk melapor dan yakin dan percaya bahwa Kementerian ATR/BPN bisa memberikan respons dengan cepat,” tutur Andi Saiful Haq.
Melalui rapat ini Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan menjelaskan bahwa terdapat aplikasi pengaduan masyarakat yang bernama SP4N LAPOR!. Lewat aplikasi ini, hampir seluruh aduan yang masuk direspons oleh satuan kerja terkait.
“Tindak lanjut dari Kementerian ATR/BPN terkait pengaduan di SP4N LAPOR! sudah mencapai 98%. Jadi teman-teman di Kementerian, Kanwil dan Kantah sudah cukup aktif dalam menjawab aduan secara SP4N LAPOR!,” tutur Adhi Maskawan.
Selain aplikasi tersebut, masyarakat juga dapat mengadukan permasalahannya melalui email surat@atrbpn.go.id, hotline bit.ly/HotlinePelayananPertanahan, dan #tanyaatrbpn di seluruh akun media sosial Kementerian ATR/BPN. Dengan beragamnya metode yang bisa diakses, harapannya akan semakin mempermudah masyarakat melakukan aduan.
Adapun rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B, I Ketut Gede Ary Sucaya yang hadir secara daring; serta Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Sri Pranoto.(srv)