INDOPOS.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Tengah siap mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) Pascabencana Tahap 2A. Setidaknya sebanyak 712 unit.
Huntap untuk masyarakat akan segera dibangun sehingga masyarakat di Sulteng yang terdampak bencana alam likuifaksi bisa menempati hunian yang layak.
“Kami siap melanjutkan pembangunan Huntap Pascabencana untuk masyarakat di Sulteng,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat menghadiri Penandatanganan Kontrak Paket Pembangunan Huntap Pascabencana Sulteng Beserta Prasarana Dasar Kavling Unit 2A di Sulawesi Tengah, Kamis (21/7/2022).
Iwan menerangkan, Kementerian PUPR sebelumnya telah menyelesaikan Huntap tahap pertama sebanyak 1.679 unit untuk masyarakat yang terdampak bencana likuifaksi. Pihaknya juga melaksanakan serah terima alih status serta pemanfaatan dan penghunian Huntap kepada tiga pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Sigi, Pemerintah Kabupaten Donggala dan Pemkot Palu.
“Kami rencanakan membangun 712 unit Huntap untuk tahap 2A. Lokasinya berada di Kota Palu dan Kabupaten Donggala,” katanya.
Kementerian PUPR, imbuh Iwan, berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota untuk pelaksanaan pembangunan Huntap. Salah satunya dengan penetapan lokasi serta pendataan penerima bantuan. Hal itu diperlukan agar pemerintah pusat bisa menetapkan target pembangunan serta alokasi anggaran.
Sebagai informasi, proses pembangunan Huntap Pascabencana Sulteng beserta Prasarana Dasar Kavling tahap 2A dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II. Kontraktor pelaksananya adalah PT. Wijaya Karya Beton Tbk bersama PT Murni Konstruksi Indonesia (Wika Beton – Murni KSO). Sedangkan Teknikal Manajemen Konsultannya adalah PT. Indah Karya (Persero) join venture dengan PT. Widya Graha Asana.
“Anggaran pembangunan Huntap tahap 2A ini senilai Rp 120,18 Miliar. Jangka waktu pengerjaannya selama 365 hari kerja dan diperkirakan selesai pada 20 Juli 2023 mendatang,” terangnya.
Iwan menambahkan, dalam pembangunan Huntap tahap 2A ini pihaknya juga mengacu pada perencanaan pembangunan hunian untuk masyarakat yang terdampak bencana di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya dengan menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (Risha) sehingga waktu pembangunan tidak terlalu lama dan cepat.
“Di Lumajang kami membangun rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana sebanyak 2.000 unit dalam waktu empat bulan. Kami harap pembangunan Huntap di Sulteng ini bisa lebih cepat dengan menggunakan Risha dan tahan gempa,” katanya.
Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto juga melakukan pengecekan Huntap serta berbincang-bincang dengan warga penerima bantuan di Duyu, Pombewe, dan mengecek lokasi pembangunan di Wani.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Provinsi Sulteng, Walikota Palu, Bupati Donggala, Wakil Bupati Sigi, Direktur Rumah Khusus, Yusniewati, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Bakhtiar, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah, Erpika Ansela Surira,
Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulteng, Arie Setiadi Moerwanti, Kepala Satuan Tugas Harian Pelaksana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Sulteng, Dedy Permadi. (srv)