INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada momen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 yang berlangsung di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta pada Rabu (27/07/2022). Turut mendampingi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; dan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal.
Hasil dari pemeriksaan BPK RI kepada Kementerian ATR/BPN ialah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, Kementerian ATR/BPN telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sembilan tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan wujud kesungguhan Kementerian ATR/BPN untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudensial, transparan, dan akuntabel.
“Kita harus berada di koridor aturan, tidak boleh keluar dari koridor aturan yang berlaku. Sehingga kita yakin dan bersyukur 9 (sembilan) kali mendapat opini WTP. Terima kasih, ini adalah kerja dari Bapak/Ibu sekalian dan harus tetap dijaga agar selanjutnya terus mendapatkan opini tersebut,” ujar Hadi Tjahjanto.
Sebagai informasi, terdapat tiga laporan pemeriksaan yang disampaikan BPK RI pada kesempatan ini, yaitu Laporan Keuangan (LK), Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atau biasa disebut dengan PDTT, dan pinjaman luar negeri. Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa seluruh hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti. “Seluruh hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti, tidak boleh kita abaikan. Karena BPK bukan hanya mencari temuan tapi memberikan bagaimana solusi untuk menjawab temuan tadi. Akan kita jawab dan terus kita koordinasikan dengan BPK,” sebut Menteri ATR/Kepala BPN.
Ke depan, Hadi Tjahjanto berharap dapat mempertahankan opini WTP dan dibarengi dengan peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh sebab itu, ia berharap dukungan dari BPK RI untuk dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam mempertahankan opini WTP. “Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja samanya semua pihak selama proses pemeriksaan dari awal hingga akhir atas laporan keuangan yang baru saja disampaikan,” tuturnya.
“Saya ingin menyampaikan bahwa para pemeriksa BPK telah melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kami mohon terus bimbingan untuk bisa tetap mempertahankan WTP,” lanjut Hadi Tjahjanto.
Hadir langsung menyerahkan LHP, Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, jika ada keraguan terhadap transaksi-transaksi material ke depan, jangan segan-segan berdiskusi dengan BPK RI. “Sehingga transaksi dan akuntabilitas kita lakukan bersama, itulah bagian dari cara kita untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat Indonesia,” ucap Achsanul Qosasi. (srv)